Harakatuna.com. Bagdad — Isu pemindahan tahanan ISIS dari penjara-penjara di wilayah timur laut Suriah ke Irak kini menjadi perhatian utama dalam agenda keamanan dan politik Irak. Persoalan tersebut mengemuka seiring dengan upaya mengintensifkan pembentukan pemerintahan baru dan penentuan perdana menteri berikutnya.
Sebelumnya, isu ini hanya dibahas secara terbatas dalam cakupan teknis dan keamanan. Namun, langkah pemerintah Irak menerima sejumlah tahanan ISIS di wilayahnya, dengan koordinasi bersama pihak internasional terkait, telah mendorongnya masuk ke ranah politik yang lebih luas. Selain berdampak langsung pada keamanan nasional, kebijakan ini juga berlangsung di tengah situasi politik domestik yang sangat sensitif.
Pada Jumat (22/1/2026), Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani dalam percakapan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengirimkan agar negara-negara lain, khususnya anggota Uni Eropa, segera memulangkan warga negaranya yang ditahan sebagai anggota ISIS.
“Irak mendesak negara-negara di dunia, terutama negara-negara Uni Eropa, untuk bertanggung jawab dan memulangkan warga negaranya yang menjadi penahan ISIS,” ujar al-Sudani.
Dari Ancaman Perbatasan Menjadi Tantangan Domestik
Selama bertahun-tahun, keberadaan ribuan anggota ISIS di fasilitas terpencil di luar kendali langsung Irak menjadi sumber kekhawatiran keamanan bagi Baghdad. Penjara-penjara tersebut berada dekat perbatasan Irak–Suriah dan terletak di kawasan dengan kondisi keamanan yang rapuh.
Pemindahan sebagian tahanan ke Irak telah mengubah persoalan tersebut dari ancaman melampaui batas menjadi tantangan domestik. Pemerintah kini kekurangan kebutuhan pengamanan ketat, proses hukum yang kompleks, serta kesiapan logistik jangka panjang.
Otoritas Irak menegaskan bahwa penanganan para tahanan merupakan bagian dari tanggung jawab negara terhadap warganya maupun individu yang diduga melakukan kejahatan di wilayah Irak. Langkah ini juga dinilai dapat mengurangi risiko pembersihan atau pembuangan massal dari fasilitas terpencil di luar negeri.
Namun demikian, sejumlah kalangan politik menyisihkan beban keamanan, dampak sosial, serta kemampuan Irak untuk mengelola masalah tersebut secara berkelanjutan.
Persatuan Keamanan dan Politik
Meningkatnya sorotan terhadap isu resistensi ISIS terjadi bersamaan dengan fase krusial negosiasi antarpartai dalam Koalisi Kerangka Koordinasi terkait pembentukan pemerintahan dan pemilihan perdana menteri.
Meski pada dasarnya merupakan persoalan keamanan, waktu pengambilan kebijakan ini mendorong isu tersebut masuk ke dalam arena politik. Beberapa aktor internasional menyambut baik langkah pemerintah al-Sudani, sementara sejumlah negara menjaga kawasan perkembangan di Bagdad dengan penuh kehati-hatian.
Utusan khusus Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barrack, memuji langkah Irak dalam menangani persoalan ini. Ia menilai Baghdad menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi ancaman terorisme global.
“Irak telah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dan komitmen yang tegas untuk melindungi masyarakat internasional dari ancaman keberlanjutan yang ditimbulkan oleh para pendukung ISIS,” ujar Barrack mewakili Presiden dan Menteri Luar Negeri AS.
Di dalam negeri, sebagian faksi politik memandang penanganan tahanan ISIS sebagai ujian kemampuan pemerintah Irak dalam mengelola isu-isu kompleks melalui koordinasi internasional. Sementara itu, pihak lain menilai isu tersebut terlalu sensitif karena mempengaruhi tekanan politik atau sinyal komunikasi dari negara-negara yang memiliki pengaruh di Irak.
Perhitungan Domestik yang Rumit
Perdebatan mengenai tahanan ISIS di Irak tidak terlepas dari kekhawatiran akan kebangkitan kembali sel-sel ekstremis, potensi serangan terhadap penjara, atau upaya pembebasan skenario yang pernah dialami Irak di masa lalu.
Oleh karena itu, diskusi keamanan saat ini fokus pada kesiapan intelijen, pengamanan fasilitas yang dihilangkan, serta percepatan proses peradilan terhadap para tersangka.
Secara politik, mayoritas partai berhati-hati agar tidak terkesan lunak terhadap terorisme. Namun, muncul perbedaan pandangan terkait waktu dan pendekatan yang tepat dalam menangani persoalan tersebut, terutama di tengah transisi politik yang hasilnya belum pasti.
Isu ini juga mencerminkan upaya Baghdad menyeimbangkan antara kepentingan keamanan internasional dan penegasan kedaulatan nasional. Di satu sisi, negara-negara yang terdampak oleh fenomena pejuang asing ISIS yang mendorong solusi jangka panjang. Di sisi lain, Irak berupaya mencegah wilayahnya kembali menjadi arena limpahan konflik regional dan internasional.
Dalam konteks ini, permasalahan perlawanan ISIS tidak lagi sekedar isu keamanan semata, melainkan telah menjadi masalah kompleks yang mencakup pengendalian perbatasan, kedaulatan negara, kesiapan keamanan, dinamika politik internal, serta perhatian internasional yang berkelanjutan terhadap ancaman ISIS.
About the Author
