Harakatuna.com. Somalia – Puluhan anggota kelompok militan Al-Shabaab asal Somalia melaporkan memasuki wilayah Yaman melalui jalur penyelundupan laut ilegal. Pergerakan tersebut memicu kekhawatiran munculnya kerja sama yang semakin kuat antarjaringan ekstremis di kawasan Timur Tengah dan Afrika Timur.
Berdasarkan informasi dari sumber intelijen yang dikutip media lokal, sejumlah anggota Al-Shabaab, termasuk tiga petinggi kelompok tersebut, masuk ke Yaman melalui wilayah pesisir yang minim pengawasan sebelum bergerak menuju Provinsi Shabwa dan Marib.
Sumber tersebut menyebutkan, para petinggi Al-Shabaab kemudian mengadakan pertemuan dengan anggota Al-Qaeda di Jazirah Arab (AQAP) di Shabwa. Pertemuan itu diduga bertujuan memperkuat kerja sama keamanan dan logistik antarorganisasi ekstremis.
Selain membahas koordinasi operasional, kedua kelompok juga mendiskusikan pertukaran pengalaman tempur serta kemungkinan pelaksanaan operasi bersama di wilayah-wilayah yang masih belum stabil. Pergerakan anggota Al-Shabaab melaporkan tidak berhenti di Shabwa dan Marib. Sejumlah anggota lainnya melanjutkan perjalanan ke Provinsi Al-Bayda dan bertemu dengan tokoh milisi Houthi.
Menurut sumber intelijen, pembahasan dalam pertemuan tersebut mengarah pada kerja sama terselubung, termasuk memfasilitasi pergerakan anggota kelompok bersenjata serta pertukaran dukungan logistik, meskipun secara terbuka kelompok-kelompok tersebut memiliki perbedaan ideologi dan retorika politik.
Sumber yang sama juga mengungkapkan bahwa elemen Al-Shabaab diduga memainkan peran penting dalam jaringan penyelundupan lintas negara, termasuk perdagangan senjata dan narkotika untuk kepentingan kelompok Houthi.
Aktivitas penyelundupan tersebut diyakini menjadi salah satu sumber pendanaan sekaligus tambahan memperkuat kemampuan militer kelompok bersenjata di kawasan. Operasi ilegal itu termasuk memanfaatkan jalur laut dan darat yang kompleks dengan memanfaatkan kondisi geografis Yaman yang bergunung-gunung serta lemahnya kontrol negara di sejumlah wilayah konflik.
Kondisi tersebut dinilai memberikan ruang gerak lebih besar bagi kelompok ekstremis untuk bersembunyi, membangun jaringan, dan memperluas aktivitas lintas negara yang berpotensi meningkatkan ancaman keamanan regional.