Harakatuna.com. Semarang — Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkap temuan puluhan pelajar di Jawa Tengah yang terpapar paham radikalisme dan terorisme sepanjang tahun 2025–2026. Temuan tersebut menjadi perhatian serius aparat dan pemerintah daerah karena menyasar kalangan usia sekolah.
Kanit Idensos Satgas Wilayah Jawa Tengah Densus 88, Kompol Lugito Gopar, menyampaikan bahwa sebanyak 22 pelajar telah teridentifikasi dan kini menjalani proses pelatihan. “Anak yang masih sekolah di Jawa Tengah ini ada 22 anak,” ujar Lugito usai kegiatan Temu & Sapa Densus di SMAN 6 Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/2/2026).
Menurut dia, proses pelatihan dilakukan di sejumlah daerah, antara lain Pekalongan, Pemalang, Tegal, Banyumas, Semarang, Magelang, Solo, Jepara, hingga Kudus. Densus 88 melibatkan orang tua dalam pendampingan terhadap para pelajar tersebut.
Lugito menjelaskan, media sosial menjadi pintu utama penyebaran paham radikal di kalangan pelajar. Anak-anak yang masih labil secara psikologis dinilai rentan terpapar melalui grup dan konten yang memuat kekerasan. “Rata-rata mempengaruhi dari media sosial. Dari kekerasan grup-grup, mereka terus ikut dalam grup-grup,” katanya.
Ia menilai fenomena ini menunjukkan pola baru dalam penyebaran intoleransi dan terorisme di Jawa Tengah, dengan pelajar sebagai sasaran potensial. “Ini luar biasa untuk di Jawa Tengah tentang bahayanya media sosial,” ujarnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, Densus 88 juga melakukan penindakan hukum di sejumlah wilayah, seperti Purworejo, Brebes, Tegal, dan Semarang. Dari operasi tersebut terungkap adanya upaya memperbaiki pelajar melalui ruang digital. Selama ini, pelatihan terhadap pelajar yang terpapar lebih banyak melibatkan keluarga. Namun, Densus 88 kini mulai membuka kolaborasi dengan pemerintah daerah agar upaya pencegahan dapat masuk langsung ke lingkungan sekolah.
“Sekarang kita bisa bekerja sama dengan provinsi, dengan Kesbangpol provinsi, untuk menyampaikan sosialisasi pencegahan intoleransi dan radikalisme anak di Jawa Tengah,” kata Lugito.
Pendekatan pencegahan berbasis edukasi dinilai mendesak. Oleh karena itu, Densus 88 menggandeng Badan Kesbangpol, Dinas Pendidikan, serta sekolah-sekolah untuk memperkuat literasi dan pendampingan di dunia pendidikan. Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah, Kusno, menyatakan bahwa isu radikalisme dan terorisme tidak bisa dianggap remeh di lingkungan pendidikan.
Ia mendukung langkah Densus 88 hadir langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi. SMAN 6 Semarang menjadi sekolah percontohan dalam program tersebut. “Nanti insyaallah ada enam kabupaten kota dulu. Dari situ akan berkembang lagi,” ujar Kusno.
Menurutnya, seluruh sekolah pada prinsipnya perlu mendapat sosialisasi. Namun, untuk efisiensi, akan dilakukan diseminasi agar tidak harus mengunjungi setiap sekolah secara langsung. Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Iwanudin Iskandar, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan.
“Pemerintah provinsi mempunyai kepentingan untuk mengedukasi, memberikan pendidikan dan ilmu yang cukup mengenai bahaya terorisme dan radikalisme, terutama bagi anak-anak SMA,” kata Iwanudin.
Ia menambahkan, isu radikalisme bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda dan kondusivitas wilayah. “Kita punya kepentingan agar negara ini damai, tidak terpecah belah,” ujarnya.
Iwanudin menekankan bahwa Indonesia memiliki fondasi persahabatan yang kuat untuk mencegah perpecahan. “Kita punya banyak suku, tapi juga punya Pancasila dan UUD 45. Itu kekuatan kita,” ucapnya.
About the Author
