Harakatuna.com. Batam — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menekankan pentingnya penguatan interoperabilitas antar-aparat pemerintah dalam menghadapi potensi ancaman terorisme lintas negara, terutama di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau (Kepri).
Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan “Koordinasi Penguatan Interoperabilitas Aparatur Pemerintah dalam Penanggulangan Terorisme” yang digelar di Batam pada Kamis (30/10). Acara tersebut melibatkan berbagai instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan unsur masyarakat sipil.
Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol. Faizal Thayeb, menuturkan bahwa secara geografis Kepri memiliki tantangan tersendiri karena sebagian besar wilayahnya berupa perairan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Wilayah Kepri yang 96 persennya merupakan daerah perairan dan menjadi salah satu sentra ekonomi yang menjadikannya rentan terhadap aktivitas lintas batas, termasuk potensi infiltrasi jaringan terorisme. Oleh karena itu, penguatan interoperabilitas antar-instansi menjadi langkah kunci,” ujar Irjen Faizal.
Ia menambahkan, sinergi antara parat di perbatasan perlu dibangun bukan hanya dalam aspek penindakan, tetapi juga dalam upaya pencegahan. Kolaborasi yang kuat, menurutnya, akan mempercepat deteksi dini terhadap pergerakan kelompok radikal melintasi batas.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigjen Pol. Wawan Ridwan, menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan menghasilkan formula kerja sama yang lebih terintegrasi di lapangan. “Diharapkan keterpaduan ini akan menghasilkan strategi pencegahan yang terkoordinasi dan efektif dalam menghadapi ancaman lintas batas,” jelas Brigjen Wawan.
Dari sisi operasional, Satgaswil Densus 88 Antiteror Kepri turut memperkuat pemantauan wilayah perbatasan. Ketua Tim Pencegahan Satgaswil Densus 88 AT Kepri, Ipda Satriya Deddy, menjelaskan bahwa kegagalan terus berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk memperkuat penemuan dini.
“Kami mencakup ancaman lintas batas di wilayah Kepri dengan terus berkoordinasi dengan instansi terkait, agar setiap indikasi potensi ancaman dapat segera direspon,” ungkap Satriya Deddy.
Tak hanya dari aparat, partisipasi masyarakat juga dianggap penting. Sekretaris Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kepri, Salim, menegaskan bahwa pihaknya siap membantu aparat melalui jaringan pengawasan masyarakat di tingkat kecamatan.
“Kami akan membantu aparatur pemerintah dengan melibatkan pengurus kami yang ada di kecamatan. Bila ada aktivitas mencurigakan dari pendatang, kami segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga terkait,” ujarnya.
BNPT menilai, pendekatan kolaboratif antara aparat keamanan dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Dengan koordinasi yang solid di wilayah strategi seperti Kepri, diharapkan potensi ancaman teror lintas batas dapat dicegah sedini mungkin.
“Interoperabilitas bukan hanya soal kerja sama teknis, tapi juga kepercayaan dan kesamaan visi dalam menjaga keutuhan NKRI dari segala bentuk ancaman terorisme,” tutup Irjen Faizal.
About the Author
