Harakatuna.com. Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar menanggapi adanya penolakan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terhadap keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Dewan Perdamaian (Memukul). Menurutnya, perbedaan pandangan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang wajar di tengah masyarakat.
“Dinamika masyarakat kita bisa seperti itu. Kalau belum paham penjelasan dari Bapak Presiden, berpotensi menimbulkan pendapat berbeda,” ujar Nasaruddin Umar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Imam Besar Masjid Istiqlal itu menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan penjelasan secara terbuka terkait keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian, baik melalui media massa maupun dalam pertemuan langsung dengan para pimpinan ormas Islam yang menyatakan setuju.
Saya bersyukur, setelah memperoleh penjelasan secara rinci, para pimpinan ormas dan tokoh agama dapat menyampaikan pandangan dan masukan secara konstruktif. “Setelah orang mendengarkan penjelasannya secara rinci, maka pada akhirnya bisa saling memberikan masukan,” jelasnya.
Menag menambahkan, dialog yang berlangsung tidak hanya bersifat satu arah. Selain penjelasan dari presiden, para pimpinan agama juga menyampaikan pandangan, harapan, serta doa agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah tetap berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
“Bapak Presiden memberikan masukan kepada para pimpinan agama, namun pimpinan agama juga memberikan semacam peringatan dan doa. Insyaallah masing-masing mempunyai peran yang sangat penting,” tutupnya.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara terbuka meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian, termasuk opsi untuk menarik diri dari forum tersebut. Wakil Ketua Umum MUI, KH M. Cholil Nafis, menilai keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace sebagai langkah yang tidak berpihak pada perjuangan Palestina.
Ia secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto agar menarik Indonesia dari keanggotaan Dewan Perdamaian tersebut. “Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” kata KH Cholil Nafis melalui akun X pribadinya, Rabu (28/1/2026).
About the Author
