Harakatuna.com. Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman untuk memeriksa berbagai celah korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal tersebut disampaikan Dudung usai menghadiri agenda di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026). “Banyak celahnya, banyak celahnya. Ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik. Ya itu ada itu, salah satunya ya. Nanti akan saya lihat itu jual-beli titik,” kata Dudung kepada wartawan.
Meski demikian, Dudung belum mengoptimalkan seluruh potensi penyimpangan yang terdapat dalam program prioritas nasional tersebut. Ia menegaskan akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan, termasuk terkait kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat.
“Nanti itu juga akan ada yang kita temukan. Jadi kalau misalnya ditemukan makanannya pun yang kemudian ya inilah yang akhirnya ada keracunan, yang kemudian kualitas dan sebagainya, nanti akan saya cek langsung di lapangan,” ujarnya.
Selain dugaan praktik jual-beli titik distribusi, Dudung juga menyoroti laporan mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang operasionalnya dihentikan sementara namun masih menerima insentif dari pemerintah.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkap sebanyak 1.720 dapur MBG atau SPPG dihentikan sementara operasionalnya. Namun, sejumlah pihak disebut masih menerima insentif hingga Rp6 juta per hari.
“Justru itu juga nanti akan saya cek. Sudah di-suspend tapi insentifnya masih lancar, bahkan investornya masih menerima,” kata Dudung.
Ia menjelaskan, langkah pemeriksaan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk memastikan seluruh program prioritas nasional berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan. “Presiden mengarahkan kepada saya, ‘Pak Dudung, coba dicek’. Karena program prioritas nasional ini salah satunya adalah untuk memastikan prioritas unggulan dari Bapak Presiden, ya salah satunya MBG, kemudian Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Dudung menekankan akan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat pengawasan terhadap program tersebut. Ia juga berjanji akan membuka hasil temuannya kepada publik jika ditemukan pelanggaran.
“Kalau saya temukan, saya akan langsung buka di wartawan. Sampaikan saja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, menilai langkah Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal pelaksanaan program MBG. “Program MBG ini kan memprioritaskan Presiden, dan target Presiden bukan main-main,” kata Irma saat dihubungi, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, program MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga mendukung peningkatan kecerdasan, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Presiden tentu tidak ingin program prioritas ini tidak sesuai target,” ujarnya.
Irma juga menilai perhatian khusus Presiden terhadap MBG muncul karena berbagai persoalan dalam pelaksanaannya mulai menjadi sorotan publik. “Berbagai macam isu terkait pelaksanaan program ini memang mengemuka dan mungkin sampai ke telinga Presiden. Jadi wajar saja jika kemudian Presiden meminta pengawalan dari KSP turun tangan,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa besarnya anggaran program MBG harus diimbangi dengan tata kelola yang profesional dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. “Anggaran untuk mewujudkan hal tersebut sangat besar, untuk pelaksanaannya juga harus profesional dan akuntabel, agar antara pengeluaran dana dan target sesuai yang diharapkan Presiden,” tuturnya.
About the Author
