Harakatuna.com. Jakarta — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Densus 88 Antiteror Polri mengungkap temuan terbaru terkait pola perburuan kelompok teror di ruang digital. Sebanyak 110 anak berusia 10 hingga 18 tahun diketahui telah terpapar upaya penyelesaian melalui gim online dan platform media sosial.
Deputi bidang pencegahan BNPT menjelaskan bahwa kelompok teror kini memanfaatkan fitur interaksi pada gim—seperti voice chat dan private chat—sebagai pintu masuk mendekati anak. Setelah itu, komunikasi biasanya dialihkan ke ruang yang lebih tertutup seperti Telegram atau WhatsApp.
“Kami mendapati bahwa pendekatan pola dilakukan secara personal, dimulai dari percakapan biasa di gim hingga membangun kedekatan emosional,” ujar pejabat BNPT tersebut dalam penjelasan resminya. Ia menegaskan bahwa para pelaku intimidasi anak-anak karena dianggap lebih mudah terpengaruh.
Densus 88 menambahkan, sejak akhir tahun lalu hingga November 2025, polisi telah menangkap sedikitnya lima orang yang diduga terlibat dalam pemindaian jaringan tersebut. “Ini adalah eksploitasi berbasis psikologis. Anak-anak yang mengalami tekanan di rumah, perundungan, atau mencari identitas diri yang lebih rentan dijadikan target,” kata perwakilan Densus 88. Ia menilai situasi ini sebagai ancaman serius bagi keamanan digital keluarga.
Kasus keterpaparan ini ditemukan di lebih dari 23 provinsi di Indonesia. Menurut aparat, sebagian besar korban tidak menyadari bahwa percakapan atau ajakan yang mereka terima terkait dengan ideologi kekerasan.
BNPT menegaskan bahwa anak-anak yang terlibat dalam kasus ini diperlakukan sebagai korban dan akan mendapatkan pendampingan psikologis serta perlindungan sesuai ketentuan hukum. “Kami meminta orang tua lebih aktif mengawasi aktivitas berani anak. Gim online bukan lagi sekadar hiburan; ada pihak yang memanfaatkannya untuk propaganda,” ujar pejabat BNPT, menekankan pentingnya literasi digital keluarga.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut mengapresiasi langkah cepat aparat dalam mengungkap jaringan ini dan menekankan perlunya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
About the Author
