Harakatuna.com. London — Pemerintah Inggris akhirnya mengkonfirmasi bahwa sejumlah kecil anggota Angkatan Bersenjata Inggris telah menjalani pelatihan militer di Israel sejak pecahnya operasi militer besar-besaran terhadap Jalur Gaza pada Oktober 2023. Informasi ini disampaikan seiring semakin meningkatnya sorotan global terhadap kerja sama pengamanan kedua negara di tengah melanggar hukum humaniter internasional.
Dalam jawaban resmi kepada parlemen, Wakil Menteri untuk Urusan Veteran, Al Carns, menyatakan bahwa “kurang dari lima personel” Inggris mengikuti program pendidikan staf militer di Israel selama periode konflik tersebut. Pernyataan itu disampaikan pada 26 November 2025 sebagai jawaban atas pertanyaan anggota Zarah Sultana.
“Kehadiran personel Inggris di Israel merupakan bagian dari kerja sama pendidikan militer yang telah berlangsung lama,” ujar Carns dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan kepada parlemen. Ia menegaskan bahwa jumlahnya sangat terbatas dan tidak terkait langsung dengan operasi tempur di Gaza.
Konfirmasi itu memicu respons keras dari sejumlah pensiunan perwira Angkatan Bersenjata Inggris. Salah satunya, Walikota Jenderal (Purn.) Charlie Herbert, yang menilai hubungan pertahanan dengan Israel saat ini kontraproduktif dan berpotensi merusak reputasi militer Inggris.
“Dengan adanya tuduhan kuat terkait kejahatan perang oleh kepemimpinan militer Israel, sulit membenarkan bentuk kerja sama apa pun, termasuk pelatihan,” ujar Herbert. Ia menilai langkah tersebut dapat menunda Inggris ke dalam kontroversi moral dan hukum.
Di sisi lain, laporan investigatif menunjukkan bahwa kerja sama kedua negara bukan hanya bersifat satu arah. Sebelumnya, pasangan Israel sempat mengikuti program di Royal College of Defense Studies (RCDS) di London. Namun, sejak September 2025, lembaga pendidikan pertahanan elit Inggris itu menghentikan partisipasi pasukan Israel sebagai bentuk respons terhadap eskalasi militer yang terjadi di Gaza.
Sementara itu, insiden kekerasan yang terus berlangsung di Gaza menjadi latar belakang utama meningkatnya kritik masyarakat. Organisasi internasional dan media global melaporkan dugaan pelanggaran hukum perang yang dilakukan selama operasi tersebut. Uni Eropa, PBB, dan sejumlah pemerintah menyoroti tingginya jumlah korban sipil serta kerusakan infrastruktur vital. Sejumlah laporan juga menggambarkan kesaksian tentara Israel yang mengaku menyaksikan atau terlibat dalam tindakan yang berpotensi melanggar hukum internasional.
Kelompok-kelompok HAM di Inggris menilai bahwa keterlibatan personel Inggris — meskipun hanya dalam pelatihan — dapat menimbulkan pertanyaan serius mengenai posisi pemerintah Inggris terhadap operasi militer Israel yang kontroversial.
“Inggris harus mengambil langkah-langkah yang jelas untuk memastikan tidak ada bentuk keterlibatan yang dapat diartikan sebagai dukungan terhadap tindakan yang sedang dibekukan secara internasional,” demikian pernyataan salah satu organisasi HAM, menanggapi konfirmasi pemerintah.
Pengungkapan ini menempatkan hubungan pertahanan Inggris–Israel di bawah pengawasan ketat, terutama terkait penegakan etika dan hukum internasional. Tekanan publik dan parlemen diperkirakan meningkat dalam beberapa pekan ke depan, tuntutan pemerintah menjelaskan kembali batas-batas kerja sama militer kedua negara di tengah konflik Gaza yang masih berlangsung.
About the Author
