Harakatuna.com. Amerika Serikat, Israel, dan Qatar kembali mengadakan dialog tingkat tinggi dalam sebuah pertemuan trilateral di New York pada Ahad lalu. Pertemuan ini menarik perhatian internasional karena berlangsung hanya beberapa bulan setelah jet Israel melakukan serangan udara di Doha yang gagal membidik pimpinan Hamas.
Menurut laporan Axios, ini merupakan pertemuan tingkat tertinggi sejak tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza. Qatar kembali berperan sebagai mediator utama, sebagaimana diberitakan TRT World. Namun hingga kini, Gedung Putih belum memberikan konfirmasi resmi terkait pertemuan tersebut.
Axios menyebutkan, pertemuan itu diprakarsai utusan Gedung Putih, Steve Witkoff, dan dihadiri Kepala Mossad David Barnea mewakili Israel serta seorang pejabat senior Qatar.
Qatar selama ini, bersama Mesir dan Amerika Serikat, memegang peran penting dalam mediasi menuju gencatan senjata menyeluruh antara Israel dan Hamas. Namun proses menuju perdamaian masih rapuh, terlebih di tengah saling tuding pelanggaran dari kedua belah pihak.
Pada hari Sabtu sebelumnya, Qatar dan Mesir membatalkan penghentian pasukan Israel dan penempatan pasukan stabilisasi internasional sebagai syarat pelaksanaan penuh perjanjian perang di Gaza. Berbicara dalam konferensi diplomatik di Doha, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menegaskan bahwa “gencatan senjata tidak dapat diselesaikan kecuali ada penarikan penuh pasukan Israel (dan) ada stabilitas kembali di Gaza.”
Axios juga melaporkan bahwa fokus utama pembahasan dalam pertemuan trilateral tersebut adalah implementasi perjanjian damai Gaza.
Serangan Gagal Israel di Doha dan Teguran dari Trump
Serangan Israel di Doha pada 9 September lalu gagal menargetkan negosiator senior Hamas, Khalil al-Hayya. Serangan itu justru menewaskan enam warga sipil dan memicu kritik internasional, termasuk teguran langsung dari Presiden AS Donald Trump.
Axios mengungkapkan bahwa setelah kejadian tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menelepon Sheikh Al Thani dari Gedung Putih untuk menyampaikan permintaan maaf—“atas desakan Trump,” menurut laporan media itu.
Dalam perkembangan terpisah namun berkaitan dengan stabilitas kawasan, perwakilan Israel dan Libanon mengadakan pertemuan langsung pertama mereka dalam lebih dari tiga dekade. Pertemuan berlangsung pada hari Rabu di kompleks Munisipalitas Naqoura, Libanon Selatan, di sela-sela rapat rutin komite pemantau gencatan senjata yang didukung UNIFIL, AS, dan Prancis.
Agenda resmi pertemuan membahas kerja sama ekonomi dan rencana rekonstruksi wilayah perbatasan yang rusak akibat perang. Namun, menurut laporan Axios, dialog tersebut juga dibayangi visi jangka panjang Washington mengenai pembentukan “zona ekonomi” yang bebas dari pengaruh Hizbullah dan senjata berat.
Format pertemuan ini merupakan bagian dari mekanisme internasional yang mempertemukan Libanon, Israel, dan UNIFIL untuk menyatukan implementasi perjanjian permusuhan. Meski dialog berlangsung, situasi di lapangan masih jauh dari stabil. Libanon menuduh Israel terus melanggar kedaulatan wilayahnya, terutama dengan masih ditempatinya lima titik strategis di Libanon Selatan, termasuk bagian utara Desa Ghajar. Pemerintah Lebanon menilai tindakan itu melanggar Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB.
Israel menampik tuduhan tersebut dan menyatakan semua operasi militernya di wilayah perbatasan merupakan “upaya menetralisir infrastruktur militer Hizbullah,” yang dianggap sebagai ancaman eksistensial. Tel Aviv juga menegaskan akan terus menargetkan pemimpin militer Hizbullah bila diperlukan.
Stabilitas Libanon–Israel Terkait Langsung dengan Gaza
Para diplomat menilai bahwa stabilitas di perbatasan Libanon–Israel sangat menentukan kredibilitas upaya perdamaian di Gaza. Ketegangan baru di perbatasan dinilai dapat menggoyahkan seluruh proses penyelesaian konflik yang sedang berlangsung.
Upaya pemulihan ekonomi di Naqoura dinilai tidak akan berarti tanpa jaminan keamanan yang memadai, dan keamanan tersebut berkaitan erat dengan keberhasilan gencatan senjata di Gaza.
Pertemuan di Naqoura pun dipandang sebagai momen bersejarah yang menunjukkan peluang baru, namun sekaligus menegaskan kerapuhan proses perdamaian regional.
About the Author
