Harakatuna.com. Khartoum — Pasukan Dukungan Cepat atau Rapid Support Forces (RSF) Sudan menyatakan kesediaannya untuk menghentikan sementara pertempuran dengan militer pemerintah (Sudanese Armed Forces/SAF) melalui gencatan senjata kemanusiaan yang diusulkan oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara Arab.
Langkah bantuan ini disebut sebagai upaya membuka bagi ruang kemanusiaan dan mendorong dimulainya kembali proses politik menuju perdamaian di Sudan.
Dalam pernyataannya, juru bicara RSF Al-Fateh Qurashi mengatakan, menyetujui gencatan senjata atas dasar kemanusiaan, mengingat penderitaan rakyat Sudan yang semakin parah akibat konflik senjata yang telah berlangsung sejak April 2023.
“Kami menerima proposal gencatan senjata kemanusiaan untuk mengatasi dampak perang yang sangat besar terhadap rakyat Sudan dan untuk memperkuat perlindungan warga sipil,” ujar Qurashi dalam keterangan resminya pada Kamis (6/11/2025).
Qurashi menambahkan, kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju perdamaian permanen dan membuka jalan bagi perundingan politik yang inklusif di antara pihak-pihak yang bertikai.
“Kami menantikan implementasi segera dari kesepakatan ini dan memulai pembicaraan tentang dasar-dasar proses politik yang berkelanjutan,” katanya.
Usulan gencatan senjata tersebut merupakan hasil diplomasi bersama antara Amerika Serikat, Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab, yang selama ini menjadi mediator dalam konflik Sudan. Periode gencatan senjata direncanakan berlangsung selama tiga bulan, dengan fokus utama pada penyaluran bantuan kemanusiaan, evakuasi warga sipil, serta pembukaan akses bagi lembaga bantuan internasional.
Utusan Khusus PBB untuk Sudan, Ramtane Lamamra, menyambut baik langkah RSF tersebut dan menyebutnya sebagai peluang berharga untuk menghentikan penderitaan jutaan warga Sudan.
“Gencatan senjata ini merupakan kesempatan langka untuk menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, dan mengirimkan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkan,” ujar Lamamra dalam konferensi pers di New York.
Meski begitu, pihak militer Sudan (SAF) belum sepenuhnya menyetujui usulan itu. Pemerintah mensyaratkan agar RSF menarik pasukannya dari wilayah sipil dan menghentikan semua operasi militer sebelum proses politik dilanjutkan.
“Kami menyambut baik setiap upaya perdamaian, namun RSF harus menunjukkan komitmen nyata dengan menghentikan serangan dan meninggalkan wilayah sipil,” tegas salah satu pejabat SAF seperti dikutip media lokal Sudan Tribune.
Konflik antara RSF dan SAF yang pecah pada tahun 2023 telah menewaskan lebih dari 15.000 orang dan menyebabkan lebih dari 8 juta warga mengungsi, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagian besar korban berasal dari wilayah Darfur dan Khartoum yang menjadi pusat pertempuran sengit.
Pengamat politik Sudan menyebut keputusan RSF sebagai titik awal penting, namun diperingatkan bahwa pelaksanaan gencatan senjata masih menghadapi tantangan besar di lapangan.
“Setuju di atas kertas mudah, tetapi implementasi di medan perang adalah hal yang berbeda. Dunia menunggu bukti nyata bahwa RSF benar-benar menghentikan kekerasan,” ujar seorang analis politik di Khartoum.
Jika gencatan senjata ini berhasil dilaksanakan, langkah tersebut akan menjadi momentum penting bagi Sudan menuju rekonsiliasi nasional dan stabilitas politik yang telah lama dinanti.
About the Author
