Harakatuna.com. Bagdad — Kepresidenan Irak pada 4 Desember membantah laporan media yang menyebut pemerintah telah membentuk gerakan perlawanan Ansarallah di Yaman dan Hizbullah di Lebanon sebagai organisasi teroris yang mengakibatkan pembekuan aset mereka. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh kantor Kepresidenan Irak menegaskan bahwa mampir sama sekali tidak mengetahui keputusan tersebut dan bahwa lembaga kepresidenan bukan pihak yang berwenang untuk membentuk daftar organisasi teroris.
“Kami tidak memiliki pengetahuan terkait keputusan itu,” tulis pernyataan tersebut. Pernyataan ini menegaskan bahwa kewenangan kepresidenan terbatas pada peninjauan, pengesahan, dan publikasi undang-undang yang disetujui parlemen serta dekret kepresidenan.
“Keputusan yang dikeluarkan Dewan Menteri, komite pembekuan dana, atau instruksi dari lembaga lainnya tidak pernah diserahkan kepada kepresidenan,” lanjut pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh kantor Kepresidenan Irak.
Menurutnya, mereka baru mengetahui adanya dokumen yang mencantumkan Ansarallah dan Hizbullah dalam daftar teror melalui media sosial, tanpa pemberitahuan resmi sebelumnya. Mereka menegaskan bahwa persetujuan Irak sejauh ini hanya mencakup entitas dan individu yang terkait secara eksklusif dengan ISIS dan Al-Qaeda.
Menangapi laporan awal mengenai pencantuman kedua kelompok itu dalam daftar teror, Shafaq News Agency melaporkan bahwa sejumlah kendaraan di Baghdad terlihat mengibarkan bendera Hizbullah Lebanon dan Ansarallah Yaman pada Jumat sore (5/12). Reporter Shafaq menyebut para penumpang juga membawa foto Sekretaris Jenderal Hizbullah yang telah wafat, Hassan Nasrallah, serta pemimpin Ansarallah Abdul Malik al-Houthi, ketika melintas di dekat Tahrir Square.
Bank Sentral Irak Cabut Keputusan, Akui Terjadi “Kesalahan”
Pernyataan kepresidenan dirilis sehari setelah Bank Sentral Irak menarik kembali dokumen yang memasukkan Hizbullah dan Ansarallah dalam daftar pembekuan dana teroris. Komite Pembekuan Dana Teroris di bank sentral menjelaskan bahwa daftar tersebut berasal dari permintaan Malaysia dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan pemblokiran aset milik pihak terkait ISIS dan Al-Qaeda.
Dalam klarifikasinya, komite tersebut menyatakan bahwa daftar yang dipublikasikan “secara keliru” memasukkan kelompok yang “tidak memiliki kaitan dengan ISIS maupun Al-Qaeda,” dan bahwa dokumen itu “dipublikasikan sebelum proses revisi selesai.”
Sebuah dokumen dari kantor gubernur bank sentral juga mengkonfirmasi adanya “kesalahan tersebut,” menurut laporan Shafaq News. Publikasi awal yang diunggah pada 18 November melalui situs Kementerian Kehakiman Irak menyebut Hizbullah dan Ansarallah terlibat “aksi teror dan pendanaan ekstremis,” berdasarkan laporan “rahasia” dari Kantor Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Irak.
Keterlibatan AS di Balik Ketegangan Politik
Insiden ini muncul di tengah meningkatnya tekanan Amerika Serikat terhadap Baghdad untuk membatasi pengaruh kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran. Selama bertahun-tahun, Teheran menjadi pemasok energi utama bagi Irak, sementara beberapa kelompok perlawanan Irak yang didukung Iran—termasuk Kataib Hezbollah—merupakan bagian dari Popular Mobilization Units (PMU), mengorganisir milisi yang sebelumnya berperan penting dalam memerangi ISIS.
PMU yang kini melebur dalam struktur keamanan Irak juga menjaga hubungan erat dengan Hizbullah Lebanon dan Ansarallah Yaman. Selama perang Israel yang mematikan di Gaza dalam dua tahun terakhir, faksi-faksi Irak bahkan melakukan operasi gabungan dengan Angkatan Bersenjata Yaman (YAF) yang dipimpin Ansarallah.
Selain itu, sejumlah serangan terhadap pangkalan AS di Irak dilakukan oleh faksi-faksi tersebut. Menurut laporan Reuters pada 4 Desember, AS telah meningkatkan tekanan pada Irak agar tidak menyetujui rancangan undang-undang yang akan semakin menginstitusikan PMU dalam tubuh negara. Tekanan memuncak pada bulan Juli setelah serangkaian serangan drone terhadap ladang minyak yang dikelola perusahaan AS di wilayah Kurdistan Irak—yang oleh pejabat AS ditujukan pada kelompok perlawanan Irak.
Reuters mengutip sumber pemerintah yang menyatakan bahwa pengoperasian drone itu “membuat Washington murka” dan memicu peningkatan tekanan diplomatik terhadap Baghdad.
Dalam perkembangan terkini, Irak menyetujui dimulainya kembali ekspor minyak dari wilayah Kurdistan setelah bertahun-tahun terhenti, sebuah langkah yang menurut para analis dipengaruhi oleh tekanan AS. Irak juga baru-baru ini menandatangani kontrak baru dengan beberapa perusahaan minyak Amerika.
About the Author
