Harakatuna.com. Jakarta – Pernyataan yang mencerminkan capaian swasembada pangan di era Presiden Prabowo Subianto menuai bantahan luas, terutama dari kalangan petani dan warganet. Mereka menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Namun demikian, berdasarkan rangkuman redaksi Harakatuna Media yang dilakukan di Jakarta pada Minggu (12/4) terhadap berbagai platform media sosial, publik menyebut narasi yang meremehkan swasembada pangan justru persyaratan data resmi pemerintah. Banyak warganet yang menilai pencapaian tersebut telah terlihat nyata melalui peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.
Sebelumnya, pengamat Feri Amsari melirik klaim swasembada pangan, termasuk mengizinkan impor beras yang dinilainya tidak masuk akal. Namun, pernyataan itu langsung mendapat tanggapan dari warganet. Salah satu akun media sosial menyatakan bahwa swasembada beras sudah mulai tercapai sejak tahun 2025. “Bukan 2026 kita swasembada pangan, itu mulai tahun 2025,” ujarnya.
Bantahan juga muncul terkait isu penyusutan lahan sawah. Berdasarkan data yang beredar, luas panen padi nasional justru mengalami peningkatan dari 10,05 juta hektar pada tahun 2024 menjadi 11,32 juta hektar pada tahun 2025 atau naik 12,69 persen.
Selain itu, kebijakan pemerintah dinilai menjadi faktor utama keberhasilan. Program pembelian gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram disebut mampu meningkatkan motivasi petani dan mendorong peningkatan produksi.
“Program utama swasembada ikut beras adalah membeli gabah petani dengan harga tinggi. Dampaknya, produksi naik dan kesejahteraan petani meningkat,” tulis salah satu warganet.
Capaian ini juga diklaim mendapat pengakuan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Bahkan, pemberlakuan impor beras Indonesia berdampak pada turunnya harga beras global.
Di sisi lain, sejumlah petani dari berbagai daerah juga membagikan pengalaman langsung mereka. Masyarakat mengaku merasakan peningkatan kesejahteraan, baik dari sisi harga jual gabah maupun kemudahan akses pupuk subsidi.
“Sebelumnya harga gabah sekitar Rp570 ribu per kuintal, sekarang bisa mencapai Rp700 ribu. Pupuk juga lebih mudah didapat,” ungkap salah satu petani.
Pengakuan serupa disampaikan petani lain yang menilai perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian semakin meningkat. Mereka optimistis capaian swasembada beras dapat terus dipertahankan ke depan.
About the Author
