Harakatuna.com. Banjarbaru — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mengintensifkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan potensi pendanaan terorisme. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan dialog strategi yang melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) serta aparat penegak hukum di Banjarbaru, Jumat.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel, Heriansyah, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kewaspadaan dini sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan dan profesional.
“Pencegahan ancaman radikalisme tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat keamanan atau instansi pemerintah saja, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama ormas sebagai garda pembinaan di masyarakat lingkungan,” ujar Heriansyah.
Ia menegaskan, ormas memiliki peran strategis dalam menjaga solidaritas sosial serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun demikian, Heriansyah juga mengingatkan bahwa organisasi berpotensi disalahgunakan jika tidak dikelola dengan baik.
“Ormas bisa menjadi kekuatan besar bagi persatuan, tetapi juga berisiko jika tidak dikelola secara benar. Ada potensi yang dimanfaatkan untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan nasional, termasuk penyebaran paham radikal dan pendanaan terorisme,” katanya.
Oleh karena itu, Heriansyah mengimbau seluruh ormas di Kalimantan Selatan agar menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, dengan menerapkan tata kelola organisasi yang terbuka dan akuntabel, serta meningkatkan kewaspadaan dini terhadap berbagai bentuk perlindungan organisasi.
“Jika menemukan indikasi penyebaran paham radikal atau aktivitas yang mencurigakan, segera laporkan kepada pemerintah daerah atau aparat setempat,” tegasnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Densus 88 Antiteror Polda Kalsel, yang memberikan pemahaman terkait aspek hukum serta mekanisme pengawasan terhadap potensi mencakup ormas.
Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Kalsel, Satgaswil Densus 88 AT Mabes Polri, serta para pimpinan ormas dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Melalui kegiatan ini, Pemprov Kalsel berharap terbangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
About the Author
