Harakatuna.com. Jakarta – Pemerintah berencana meningkatkan secara signifikan program pemulihan atau bedah rumah bagi masyarakat yang rendah pada tahun 2026. Dari sebelumnya sekitar 45.000 unit rumah pada tahun lalu, jumlah tersebut diperkirakan melonjak menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan peningkatan program tersebut merupakan arahan langsung dari Prabowo Subianto setelah pertemuan di Istana Kepresidenan pada Senin (6/4).
Menurut Maruarar, Presiden memberikan dukungan penuh terhadap upaya percepatan pembangunan dan merealisasikan rumah bagi masyarakat yang kurang mampu di berbagai daerah.
“Seperti buat rekomendasi rumah, tahun lalu cuma 45.000 rumah. Tahun ini 400.000 rumah dan sedang dipersiapkan langkah-langkahnya agar di depannya bisa lebih besar lagi,” kata Maruarar kepada wartawan.
Ia menjelaskan, pemerintah akan memastikan program tersebut tepat sasaran dengan memanfaatkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut akan digunakan untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan rekonstruksi rumah.
“Kita tentu akan bekerja sama dengan BPS supaya ada aturannya. Misalnya mereposisi rumah itu dikhususkan untuk masyarakat pada desil 1 sampai desil 4,” ujarnya.
Maruarar menegaskan bahwa penggunaan data tersebut penting agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan oleh kelompok yang sudah mampu secara ekonomi.
“Harus ada aturan yang jelas agar bantuan tepat sasaran. Jangan sampai yang kaya hanya menerima bantuan, sementara yang membutuhkan tidak mendapatkannya. Data dari BPS sudah disiapkan untuk memastikan hal itu,” tambahnya.
Selain memperbesar jumlah rumah yang melonjak, pemerintah juga akan memperluas cakupan wilayah program penerima. Jika pada tahun sebelumnya sekitar 220 kabupaten dan kota belum mendapatkan program bedah rumah, pada tahun 2026 seluruh daerah di Indonesia dipastikan akan mendapatkan program tersebut.
“Tahun lalu ada sekitar 220 kabupaten/kota yang tidak mendapat program ini. Tahun ini semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden,” jelas Maruarar.
Ia menilai program tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas perumahan masyarakat, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas pembangunan dan penyerapan tenaga kerja.
“Program ini sangat signifikan karena dapat menggerakkan perekonomian daerah sekaligus menghadirkan pembangunan yang lebih berkeadilan,” tegasnya.