Harakatuna.com. Surabaya – Pakar pendidikan sekaligus konsultan karier, Ina Liem, menilai Program Sekolah Rakyat (SR) sebagai inovatif paling inovatif dan solutif dalam upaya perbaikan sektor pendidikan di Indonesia. Program ini dinilai mampu menjangkau dan melindungi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini sulit dilayani oleh sistem pendidikan reguler.
Menurut Ina, meski sekolah reguler digratiskan, banyak anak dari keluarga miskin tetap berada dalam kondisi rentan setelah pulang sekolah. Mereka kerap dipaksa bekerja, mengemis di jalan, hingga berisiko mengalami eksploitasi dan paparan paham radikalisme.
“Kalau reguler, memang gratis tapi pulang sekolah ini. Mereka disuruh bekerja, mengemis di pinggir jalan. Rentan eksploitasi dan radikalisme. Ini tidak bisa diselesaikan di sekolah reguler,” ujar Ina dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya, Senin (19/1/2026).
Ia mengakui reformasi pendidikan di Indonesia bukanlah hal yang mudah dan telah diupayakan sejak lama. Namun, Ina menaruh harapan besar pada Sekolah Rakyat yang dinilainya berpotensi membawa perubahan signifikan, terutama dalam peningkatan literasi dan pembentukan karakter peserta didik.
“Kalau mau mengubah sekolah lama, itu susah selama ini. Tantangannya luar biasa, dan orang masih kurang paham konsep Kurikulum Merdeka. Jadi kondisi Indonesia tidak standar dan fasilitasnya tidak standar. Itu bertentangan dengan semangat pembelajaran mendalam,” jelasnya.
Ina menegaskan bahwa setiap sekolah seharusnya memiliki pola pembelajaran yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Konsep Sekolah Rakyat yang dinilai mampu mengakomodasi hal tersebut dengan memberi ruang bagi peserta didik untuk memilih pembelajaran berbasis proyek (pembelajaran berbasis proyek) sesuai minat dan konteks lingkungan mereka.
Menanganggapi kekhawatiran soal potensi stigma sosial terhadap lulusan Sekolah Rakyat, Ina menilai hal tersebut dapat dipatahkan melalui hasil nyata dan kemajuan peserta didik.
“Dalam tiga bulan, dari menggunakan bahasa binatang, sekarang bisa tertib. Belum sempurna, tapi berkembang. Nanti orang tua malah bisa iri, kok bisa hebat, mimpin, bisa berinovasi. Anaknya kok bisa berkomunikasi dengan lancar. Stigmanya bisa runtuh, kecuali memang dinarasikan,” katanya.
Ia menambahkan, berbagai ketakutan dan sikap skeptis terhadap Sekolah Rakyat seharusnya dijawab dengan pembuktian. Bahkan menurutnya, sikap kritis justru lebih layak diarahkan pada sekolah reguler yang telah berjalan puluhan tahun namun belum mampu meningkatkan literasi dan numerasi secara signifikan.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menyampaikan keyakinannya bahwa Sekolah Rakyat menjadi salah satu cara efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan.
“Kita ingin menyapa dan mengupdate lebih banyak lagi tentang pengelolaan Sekolah Rakyat yang berbasis asrama agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik,” ujar Khofifah saat Bimbingan Teknis Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat se-Jawa Timur di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (17/1/2026).
Saat ini, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak di Indonesia, yakni 26 sekolah. Jumlah peserta didiknya juga menjadi yang tertinggi, mencapai 2.249 siswa.
Ribuan siswa tersebut dibagikan dalam 98 rombongan belajar, terdiri atas 15 rombel sekolah menengah atas, 35 rombel sekolah menengah pertama, dan 48 rombel sekolah menengah atas.
About the Author
