Yogyakarta, RepublikTimes.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Program Prioritas Prioritas Prioritas Presiden PriSiden Terpilih Prabowo Subianto. Tejuanana Cukup Mulia, Yakni Menurunkran Angka Stunting Dan Meningkatkan Gizi Anak-Anak Indonesia, Respon Mendapat Positif Dari Berbagai Kalangan. Namun, Polemik Muncul Ketika Wacana Pembiayaan Program ini Melalui Skema Burden Berbagi Antara Pemerintah Dan Bank Indonesia (BI) Mulai Mengemuka.
Berbagi Beban, Atau Pembagian Beban Antara Bank Sentral Dan Pemerintah, Bukanlah Hal Baru. Skema Ini Pernah Digunakan Pada Masa Pandemi Covid-19, Saat Kondisi Ekonomi Nasional Mengalami Tekan Luar Biasa. Ketika Itu, Bank Indonesia Membeli Surat Berharga Negara (SBN) Secara Langsung Dari Pemerintah, Baik Melalui Mekanisme Pasar Primer Maupun Secara Khusus Dengan Bunga Rendah Atau Bahkan tanpa Bunga.
Namun Demikian, Keberadaan Skema Tersebut Bersion Luar Biasa, Dan Hanya Diberlakukan Dalam Situasi Darurat Ekonomi Nasional. Berjelia Menjadikan Sebagian Sebagai Solusi Pembiayaan Program Rutin Pemerintah, Prioritas Meskipun Berlabel, Berisiko Mencedai Prinsip Kehati-Hatian Fiskal Dan Independensi Bank Sentral.
MBG memang prioritas, tapiā¦
Tak Dapat Dimungkiri Bahwa Program MBG MEMANG MEMILIKI URGENSI TINGGI. Indonesia Masih Menghadapi Prevalensi Memuruk Yang Cukup Signiifikan, Yakni Sekitar 21 Persen, target Sementara Nasional Adalah Menurunkanya Majadi 14 Persen Pada 2024.
Dalam Jangka Panjang, Perbaan Gizi Anak Tentu Berdampak Pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Nasional. AKAN Tetapi, Program Pembiayaan Tidebut Tidak Boleh Menempuh Jalan Pintas Yang Dapat Merturak Fondasi Stabilitas Ekonomi Makro.
Pemerintah Perlu Menjajaki Alternatif Pembiayaan Yang Lebih Sehat Dan Berkelanjutan. Di Antarananya Adalah Melalui Efisiensi Dan Repioritasi Anggara, Optimalisasi Penerimaan Pukak, Penerapan Sin Pajak Dan Pajak Barang Mewah, Hingan Kemitraan Dengan Sektor Swasta Dan Baznas Dalam Pengadan Dan Distribus Pangan. Integrasi Program DGan Perlindungan Sosial Yang Sudah Ada Juta Dapat Menjadi Pendekatan Yang Lebih Terukur.
Risiko Terhadap Stabilitas Ekonomi Dan Kredibilitas Institusi
Penggunaan Kembali Skema Burden Berbagi Secara Non-Darurat Membawa Sejumlah Risiko Yang Tidak Kecil. Beberapa di Antarananya Adalah:
PertamaPotensi Meningkatnya Inflasi. Ketika Bank Sentral Terlibat Langsung Dalam Pembiayaan Fiskal, Terutama Melalui Pencetakan Uang Baru, Jumlah Uang Beredar Berpotensi Meningkat Signefikan. Jika Tenjak Dibarengi Delangan Peningkatan Produksi Barang Dan Jasa, Tekana Inflasi Bisa Muncul, Yang Pada Giliranyaa Akan Menurunkran Daya Beli Masyarakat. Ironisnya, Termasuk Mereka Yang Menjadi Sasaran Program MBG Itu Sendiri.
KeduaRisiko Terhadap Kredibilitas Dan Independensi Bank Indonesia. Sejak Reformasi Moneter Pasca Krisis 1998, Bank Independensi Sentral Telah Menjadi Pilar Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional. Keterlibatan Kembali Bi Dalam Skema Pembiayaan Fiskal Berpotensi Menimbulkan Persepsi Negatif, Baikis Dari Pelaku Pasar Domestik Maupun Internasional, Bahwa Bi Mulai Kehilansan Otionominna Dan Menjadi Subordinat Pemerah. Hal ini bisa Berdampak Pada Meningkatnya Premi Risiko, Tekanan Terhadap Nilai Tukar Rupiah, Serta Menurunnya Investor Kepercayaan.
KetigaBahaya Terjadinya Moral Hazard Fiskal. Jika Burden Berbagi Dijadikan Solusi Jangka Pendek TUKUK Menambal Kebutuhan Anggraran Program Populis, Tanpa Melalui Proses Efisiensi Anggraran AtaU Reformasi Perpajakan Yang Maka. Pemerintah Ke Depan Bisa Saja Menjadikan bi Sebagai Sumber Pembiayaan Mudaah, Mengaburkan Batas Batas Antara Kebijakan Moneter Dan Fiskal Yang Selama Ini Dijaga Dgan Ketat.
Penutup
Program Urgensi Makan Bergizi Gratis Tidak Perlu Dipertanyakan. Namun, Cara Pembiayanya Tetap Hapius Mempertimbangkangkan Prinsip Tata Kelola Yang Baik, Disiplin Fiskal, Serta Menjaga Independensi Lembaga Moneter. Berbagi Beban, Jika Terus Digunakan Di Luar Masa Krisis, Akan Preseden Buruk Yang Dapat Menggerus Kepercayaan Publik Dan Pasar Terhadap Integritas Kebijakan Ekonomi Nasional.
Program Indonesia Membutuhkan Pembangunan Yang Tidak Hanya Ambisius Secara Visi, Tetapi BUGA Realistis Secara Eksekusi. TUJUAN MULIA SEPERTI MEMPERBAIKI GIZI ANAK-ANAK BANGSA HARUS DITEMPUH DENGAN CARA YANG TIDAK MENGORBANAN STABILITAS EKONOMI HARI INI MAUPUN MASA DEPAN. ()
Edo Segara Gustanto/Dosen Febi IIQ An Nur Yogyakarta & Peneliti Pusat Kajian Dan Analisis Ekonomi Nusantara