Harakatuna.com. Jakarta — Untuk memperkuat upaya pencegahan kejahatan keuangan dan menjaga integritas sistem keuangan, OJK dan PPATK menandatangani kerja sama baru yang tekanan koordinasi dalam menangani tindak pidana pencucian uang (TPPU), pendanaan terorisme (TPPT), dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM).
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyampaikan bahwa sinergi antarlembaga menjadi sangat penting agar setiap mencakup sistem keuangan dapat dicegah secara dini. Ia menyoroti bahwa praktik ilegal — termasuk perjudian berani — dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan sosial — karena kolaborasi ini dianggap sebagai kebutuhan kolektif.
Lebih lanjut, kerangka kerja sama ini meliputi pertukaran data dan informasi, pemanfaatan pengolahan data berbasis teknologi informasi, koordinasi audit, serta penyusunan standar pengiriman di sektor jasa keuangan. Semua langkah tersebut dirancang agar mekanisme pencegahan dan deteksi TPPU, TPPT, dan PPSPM dapat berjalan lebih optimal.
Pada kesempatan berbeda, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menekankan bahwa sektor jasa keuangan menghadapi risiko besar dari potensi serangan siber, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Oleh karena itu, penerapan keamanan, regulasi, dan pengawasan terpadu menjadi bagian dari upaya perlindungan industri.
Kerja sama ini juga dinilai strategis, karena dengan meningkatnya kompleksitas layanan keuangan — termasuk aset digital — regulasi dan pengawasan harus diperkuat agar celah kejahatan tidak dimanfaatkan. Pada awal tahun 2025, misalnya, peraturan dari OJK telah diperbarui untuk mencakup pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk dalam sektor aset keuangan digital.
Para pelaku di industri keuangan — seperti bank, perusahaan jasa keuangan, koperasi, dan penyedia layanan keuangan lainnya — didorong untuk aktif melapor dan ikut memelihara sistem pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, agar potensi perlindungan dapat segera terdeteksi sebelum merugikan masyarakat luas.
Melalui kolaborasi antara OJK, PPATK, dan lembaga terkait, diharapkan sistem keuangan Indonesia semakin tangguh dalam menghadapi ancaman pencucian uang, pendanaan terorisme, dan perlindungan layanan keuangan — sehingga dapat menjaga stabilitas, kepercayaan publik, dan keamanan nasional.
About the Author
