Harakatuna.com. Jakarta – Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menilai sudah sewajarnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada pondok pesantren. Pasalnya, pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah perjuangan bangsa, termasuk melahirkan banyak alumni yang terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan.
Hal tersebut disampaikan Nasaruddin Umar saat memberikan keterangan terkait rencana pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Ia menyebutkan, pemerintah saat ini tinggal menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) untuk meresmikan Ditjen Pesantren tersebut.
“Kita perlu menyediakan tempat alumni-alumni pondok pesantren inilah yang berdarah-darah dan berkeringat di samping pejuang-pejuang lain untuk memerdekakan Tanah Air,” ujar Nasaruddin Umar saat menghadiri peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama di Jakarta, Sabtu (3/1/2026).
Menurutnya, peningkatan status pengelolaan pesantren dari tingkat direktorat menjadi direktorat jenderal merupakan bentuk penghargaan negara atas peran besar pesantren dalam sejarah dan pembangunan bangsa.
“Wajar kalau negara ini memberikan perhatian khusus kepada pondok pesantren yang sebelumnya hanya sebagai direktur (direktorat), sekarang menjadi ditjen,” katanya.
Lebih lanjut, Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa proses pembentukan Ditjen Pesantren masih menunggu penyelesaian tahapan formal lintas surat. Meski demikian, pihaknya memastikan seluruh persiapan internal Kementerian Agama telah rampung.
“Kita berharap dalam waktu dekat ini, dari fasilitas internal kita sudah siap, kurikulumnya juga sudah siap, semuanya sudah siap. Jadi tinggal formalnya,” ucapnya.
Ia mengakui, proses tersebut tidak mudah karena melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga negara. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Sekretariat Negara.
“Ini mungkin tidak mudah karena terkait beberapa kementerian, PANRB, kemudian Kementerian Keuangan, Bappenas, Mensesneg, dan juga yang paling menentukan kelak Bapak Presiden,” pungkas Nasaruddin Umar.
About the Author
