Harakatuna.com. Yerusalem – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penempatan wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks segera disetujui untuk menjaga stabilitas infrastrukturnya yang kian rapuh.
Dalam pernyataannya di hadapan anggota parlemen, Netanyahu menegaskan bahwa pengesahan RUU ini merupakan langkah penting untuk menjamin kelangsungan pemerintahan hingga tahun 2026. Ia memperingatkan bahwa keterlambatan dalam pembahasan dapat memicu perpecahan politik di dalam kabinet.
“RUU ini adalah kebutuhan mendesak untuk melindungi persatuan nasional dan menjaga stabilitas pemerintahan Israel di masa sulit,” ujar Netanyahu seperti dikutip dari Times of Israel, Kamis (6/11).
RUU tersebut mengatur pelaksanaan wajib militer bagi para pelajar yeshiva (seminari Yahudi) dari komunitas Haredim atau ultra-Ortodoks. Mereka selama ini dikenal sebagai kelompok keagamaan yang menolak wajib militer atas dasar keyakinan dan komitmen penuh pada studi agama.
Langkah Netanyahu ini dinilai sebagai upaya untuk mempertahankan dukungan partai-partai ultra-Ortodoks, yang menjadi tulang punggung koalisi pemerintahannya. Namun kebijakan tersebut memicu kritik keras dari kalangan militer dan partai-partai sekuler Israel yang menilai aturan ini menciptakan ketidakadilan sosial.
“Ketika ribuan pemuda Israel mempertaruhkan nyawa mereka di medan perang, menyampaikan kepada satu kelompok adalah pengabdian terhadap prinsip kesetaraan,” kata salah satu anggota parlemen oposisi dari Partai Yesh Atid, seperti dikutip dari Al Mayadeen English.
Kritik juga datang dari pejabat militer Israel yang menilai RUU ini justru akan memperparah kekurangan personel di tengah meningkatnya ketegangan di berbagai lini. “Kami membutuhkan setiap warga negara yang mampu untuk ikut serta dalam tugas perlindungan,” ujar seorang pejabat militer kepada Reuters.
Pengecualian tanpa batas justru akan memasukkan solidaritas nasional. Sebaliknya, pihak ultra-Ortodoks menilai wajib militer akan mengganggu kehidupan keagamaan mereka. Bagi mereka, mengabdikan diri dalam studi Torah merupakan bentuk pengabdian spiritual yang sama pentingnya dengan bela negara.
“Belajar Torah adalah cara kami melindungi Israel melalui doa dan kesetiaan pada hukum Tuhan,” kata Rabbi Moshe Gafni, anggota parlemen dari partai Yahadut HaTorah.
Isu ini semakin memanas setelah Mahkamah Agung Israel pada Juni 2024 memutuskan bahwa pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk terus memberikan tanpa regulasi yang jelas. Putusan tersebut mendesak Netanyahu untuk segera mengajukan rancangan undang-undang baru agar kebijakan tersebut memiliki payung hukum.
Analis politik memperingatkan bahwa jika RUU ini gagal disetujui, partai-partai ultra-Ortodoks kemungkinan akan menarik dukungan mereka, sehingga pemerintahan Netanyahu berpotensi runtuh. Namun, jika RUU ini disetujui, Netanyahu berisiko kehilangan dukungan dari partai sekuler dan kelompok nasionalis yang menuntut reformasi militer yang lebih adil.
“Netanyahu berada di persimpangan berbahaya,” tulis The Times of Israel. “Jika dia memilih untuk menyenangkan sekutunya dari kelompok keagamaan, dia akan kehilangan legitimasi di mata publik sekuler.”
Dengan tekanan dari berbagai arah, masa depan pemerintahan Israel kini berada di ujung tanduk. RUU yang mencakup wajib militer ini bukan sekadar isu hukum, tetapi juga simbol ketegangan antara identitas keagamaan dan prinsip kesetaraan dalam masyarakat Israel modern.
About the Author
