Harakatuna.com. Jakarta — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa stabilitas keamanan nasional merupakan prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BNPT, Eddy Hartono, dalam rapat kerja terkait arah kebijakan dan penggunaan anggaran tahun 2027 yang berlangsung di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Menurut Eddy, penguatan keamanan nasional menjadi faktor penting untuk menopang terlaksananya agenda pembangunan sebagaimana tertuang dalam tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, yaitu Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.
“Dibutuhkan stabilitas keamanan nasional yang menjadi prasyarat utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional,” ujar Eddy.
Ia menjelaskan, arah penggunaan anggaran BNPT pada tahun 2027 akan difokuskan untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).
Menurutnya, implementasi RAN PE diarahkan pada penguatan upaya pencegahan melalui peningkatan ketahanan masyarakat, penguatan program deradikalisasi, peningkatan koordinasi dan sinergi antarkementerian dan lembaga, serta optimalisasi kerja sama internasional.
Eddy menilai langkah tersebut diperlukan mengingat ancaman terorisme saat ini semakin dinamis dan memiliki karakter lintas negara atau transnasional.
“Pelaksanaan RAN PE merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional terhadap ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme. Upaya ini diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi penting bagi pembangunan Indonesia pada masa mendatang,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, Anwar Sadad, menyampaikan dukungan terhadap berbagai langkah yang dilakukan BNPT dalam memperkuat sistem pencegahan dan menjaga stabilitas keamanan nasional.
Menurutnya, pendekatan pencegahan perlu menjadi prioritas karena dinilai lebih efektif dibandingkan hanya mengedepankan tindakan represif.
“Pencegahan tidak kalah penting untuk menjadi ujung tombak, karena pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penindakan,” ujar Anwar.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi XIII DPR RI juga mendorong BNPT untuk mengarahkan alokasi anggaran pada program-program pemberdayaan masyarakat sipil sebagai bagian dari strategi pencegahan dan penanggulangan terorisme.
Pendekatan berbasis masyarakat dinilai menjadi langkah penting dalam membangun daya tahan sosial sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan persatuan nasional.
About the Author
