Yogyakarta, Republiktimes.com – Sejak The Economist menerbitkan laporan tajam yang menuding pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membahayakan perekonomian dan demokrasi, resistensi dan perlawanan yang muncul dari kabinet Pemerintahan Prabowo. Celakanya, perlawanan ini membabi buta dengan membenturkan bahwa kritik-kritik ini adalah karena pihak pengusung neoliberalisme tidak menyukai Prabowo. Saya melihatnya, Pemerintah tidak dengan jernih menerima masukan baik dari ekonom ataupun dari media.
Salah satunya datang dari pembantu Presiden Prabowo, yakni Fahri Hamzah, yang menulis tulisan di KOMPAS dengan judul: “Prabowonomics Vs Neoliberal, Menjawab The Economist”. Dalam tulisannya, Fahri Hamzah membela arah kebijakan ekonomi Prabowonomics sebagai tesis tandingan neoliberalisme untuk membebaskan Indonesia dari jebakan pendapatan menengah. Argumennya menekankan bahwa investasi SDM seperti program makan gratis dan intervensi negara yang kuat melalui Ekonomi Pasar Pancasila diperlukan untuk mencapai pelestarian ekonomi. Fahri membenturkan gagasan ekonomi sosialis Prabowo dengan neoliberalisme.
Belum lagi soal tudingan yang diarahkan ke lembaga-lembaga pikir terima kasih ekonomi yang mengkritik Prabowo didanai oleh Soros untuk mengkritik Pemerintah Indonesia hari ini. Meskipun tuduhan itu memang benar adanya, perlu dilihat juga, mendanai Soros itu untuk apa saja, saya kira tidak spesifik khusus menyerang gagasan ekonomi Prabowo. Saya termasuk yang berdiri di kaki sendiri, meski saya terus mengkritik gagasan ekonomi Pemerintah hari ini. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah saat ini sistem ekonomi Indonesia sudah bebas dari sistem neoliberalisme?
Apakah Sistem Ekonomi Indonesia Bebas dari Neoliberalisme?
Sistem ekonomi apa yang dianut oleh Indonesia? Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, antara sistem ekonomi kerakyatan, sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi pasar (liberal). Dengan menggunakan sistem ini, tujuan utamanya adalah mencapai keuntungan (keuntungan) juga berharap adanya pemerataan sosial dan untuk ekonomi Islam dapat mengakomodasi rakyatnya yang mayoritas muslim.
Sistem ekonomi yang dianut Indonesia mempunyai karakteristiknya sendiri, misalnya sektor swasta yang aktif dan memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia namun dengan kendali pemerintah yang relatif besar pada sektor-sektor strategis. Adanya upaya untuk menyeimbangkan kepemilikan publik dan swasta melalui kebijakan yang dibuat Pemerintah, serta terbuka terhadap investasi asing
Melalui tulisan ini saya ingin fokus pada sistem ekonomi pasar yang dianut juga oleh Indonesia. Ya, kita menganut sistem ekonomi liberal. Apa artinya? Kita tidak bisa sepenuhnya menghapus sistem ini di negara kita. Kita menerima investasi asing, kita juga mengadopsi pasar bebas, kita terhubung dengan pasar global. Di masa reformasi Indonesia juga banyak mengalami liberalisasi ekonomi dan peningkatan partisipasi swasta.
Sistem ekonomi liberal memang tidak diberlakukan secara umum di Indonesia karena visi perekonomian Indonesia adalah pemerataan, sedangkan sistem ekonomi liberal cenderung mendorong terjadinya kemiskinan. Namun dengan beberapa fakta di atas, kita juga tidak bisa mengatakan kita bebas dari sistem liberal (neolib) seperti perlawanan yang digaungkan rezim Pemerintah hari ini.
Ekonomi Sosialis Prabowo Jangan Sampai Kebablasan
Kita sudah mahfum bahwa kebijakan ekonomi Pemerintah hari ini adalah sistem ekonomi sosialis. Hal ini wajar karena ayah Prabowo, Soemitro Hadijoyokoesoemo adalah seorang ekonom dan pentolan sosialis pada masanya. Kebijakan-kebijakan Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, Swasembada Pangan, adalah program ekonomi bercorak sosialis.
Program salatkah-program tersebut? Menurut saya tidak, tapi ada kesan Prabowo memaksakan sejumlah kebijakan sehingga anggaran APBN kita dibatalkan. Terlihat dari posisi utang pemerintah Indonesia yang semakin meningkat per akhir Maret 2026, tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di angka 40,75%. Kritik juga dialamatkan ke Prabowo karena hari ini banyak pemangkasan anggaran di bidang Pendidikan. Terkesan Prabowo tidak peduli dengan Pendidikan.
Agar kebijakan semi-sosialis dari Prabowo Subianto dapat berjalan dengan baik, pemerintah harus mampu menyeimbangkan keberpihakan kepada rakyat dengan stabilitas ekonomi. Program besar seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan penguatan koperasi membutuhkan anggaran yang kuat serta pengelolaan fiskal yang hati-hati. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan negara, efisiensi anggaran, dan pemberantasan korupsi menjadi syarat penting agar program sosial tidak membebani APBN secara berlebihan.
Pandangan bahwa kebijakan neoliberal sepenuhnya salah sebenarnya terlalu sederhana untuk menjelaskan kompleksitas ekonomi modern. Dalam praktiknya, hampir semua negara, termasuk Indonesia, menggabungkan unsur pasar bebas dengan intervensi negara. Dalam konsep ekonomi apa pun, jangan lupa ada konsep dalam ekonomi yakni efektif (waktu) dan efisien (biaya). Dan tidak perlu membenturkan sistem yang dianut sekarang dengan konsep pasar bebas karena kita mengadopsi keduanya, bahkan ketiganya (ekonomi Islam).()
Edo Segara Gustanto/Akademisi dan Peneliti Pusat Kajian & Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN)
About the Author
