Harakatuna.com. Washington — Amerika Serikat mendesak pemerintah Yaman untuk ikut mengambil bagian dalam pasukan internasional yang direncanakan dikerahkan ke Jalur Gaza. Permintaan itu muncul dalam konteks rencana perdamaian Presiden Donald Trump.
Menurut beberapa pejabat Yaman, AS menyampaikan keinginan agar pemerintah Yaman yang diakui secara internasional mengirim personel ke misi stabilisasi Gaza. Namun, para pejabat juga menyebut kontribusi Yaman dalam pasukan itu kemungkinan hanya bersifat simbolis.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini menyetujui resolusi yang mendukung rencana Trump, yang mencakup pengerahan pasukan stabilisasi internasional di Gaza.
Menurut rencana tersebut, pasukan ini akan melakukan sejumlah tugas penting, seperti pengamanan perbatasan Gaza — baik dengan Israel maupun Mesir — melucuti senjata dari kelompok senjata non-pemerintah, serta menjaga stabilitas keamanan selama proses transisi.
Seorang pejabat militer senior Yaman menjelaskan bahwa meskipun telah ada pembicaraan dengan AS, belum ada permintaan resmi yang diterima oleh pemerintah Yaman.
Sementara itu, diplomat senior dan anggota Dewan Kepresidenan Yaman menilai kontribusi yang diberikan Yaman akan sangat terbatas:
“Jika kami berpartisipasi, itu tidak akan lebih dari sekadar mengirimkan sejumlah petugas atau prajurit untuk keperluan logistik. Mereka tidak akan berpartisipasi dalam operasi lain,” ujar seorang diplomat Yaman.
Berdasarkan laporan Moeslim Choice, lima pejabat senior Yaman menyatakan keraguan mengenai keterlibatan penuh dalam pasukan stabilisasi. Mereka menilai risiko konfrontasi dengan faksi Palestina sebagai kendala besar.
Sementara itu, AS sebelumnya juga telah mengeksplorasi penempatan pasukan internasional di Gaza di bawah mandat PBB. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyebutkan bahwa beberapa negara hanya mau bergabung jika ada mandat PBB, dan Amerika tengah menimbang formula yang tepat untuk pembentukan misi tersebut.
Dalam perkembangan terpisah, AS telah mengerahkan sekitar 200 personel militer ke Israel untuk menyatukan pelaksanaan gencatan senjata dan membantu koordinasi bantuan kemanusiaan di Gaza.