Harakatuna.com. Bandung — Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai belum membawa perubahan signifikan, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Kalangan pelajar, pelaku usaha, hingga kreditor menilai sejumlah program unggulan pemerintah masih jauh dari kebutuhan riil masyarakat, terutama di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial.
Peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Kota Bandung pada Senin (20/10/2025) melukiskan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kantor Gubernur Jawa Barat. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di wilayah Bandung Raya memadati daerah tersebut, menuntut evaluasi terhadap janji-janji politik yang dianggap belum terealisasi.
Ketua BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Vincent Thomas, menyebut sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Proyek Strategis Nasional belum memberikan dampak nyata di lapangan.
“Janji politik tentang lapangan kerja baru belum terlihat hasilnya. Pemerintah banyak bicara tentang gaji guru dan kesejahteraan rakyat, namun kenyataannya justru sebaliknya. Program yang ada masih jauh dari kebutuhan riil,” ujar Vincent.
Ia menambahkan, pendekatan pemerintah yang cenderung normatif tanpa langkah konkret menimbulkan rasa kecewa di kalangan pelajar dan sebagian masyarakat. Berdasarkan data yang dikutip mahasiswa, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jabar mencapai lebih dari 10.000 orang sejak Januari hingga Agustus 2025.
“Kondisi ini menunjukkan pemerintah belum benar-benar menjawab permasalahan riil masyarakat. Banyak kebijakan hanya berhenti pada tataran wacana,” imbuhnya.
Kritik serupa datang dari kalangan pelaku usaha. Andri Thahir, pedagang di Pasar Kosambi, Bandung, menilai harga kebutuhan pokok masih tinggi dan belum sesuai dengan janji pemerintah untuk menstabilkan bahan pangan. “Harga beras kini mencapai Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Akibatnya, daya beli masyarakat turun hingga 70 persen. Padahal stok beras di pasaran stabil,” katanya.
Menurutnya, masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan agar ekonomi rakyat kecil tidak semakin tertekan. Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan capaian berarti. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan stabil di kisaran 5 persen, indikator kesejahteraan masyarakat belum membaik.
“Secara umum, belum ada terobosan besar. Pengangguran dan kemiskinan masih tinggi, harga kebutuhan pokok seperti beras masih mahal. Artinya program ekonomi belum menyentuh akar permasalahan,” ujarnya.
Acuviarta menilai program seperti Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis masih sebatas diluncurkan tanpa kemajuan nyata. Ia juga menyoroti lemahnya pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan sektor informal. “Kalau dilihat, ini baru tahap awal, baru sebatas peluncuran. Belum ada hasil konkret yang bisa dirasakan masyarakat. Jadi, menurut saya, satu tahun ini belum ada yang luar biasa,” tuturnya.
Meski begitu, para pengamat menilai tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran masih merupakan fase transisi yang akan menentukan arah kebijakan ekonomi nasional ke depan. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan keterlibatan masyarakat dianggap sebagai kunci agar visi kemandirian dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud.
About the Author
