Harakatuna.com. Jakarta —Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi publik setelah satu tahun masa kepemimpinan mereka. Hal itu terungkap dari hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang memberikan nilai rata-rata 3 dari skala 10 terhadap kinerja pemerintahan.
Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyu Askar, mengatakan bahwa hasil tersebut mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap pencapaian kebijakan dan janji politik yang belum terealisasi secara optimal. “Rata-rata nilai berada di angka 3 dari 10. Kalau diibaratkan nilai sekolah, angka 3 ini bahkan jauh di bawah standar izin yang biasanya 6 atau 7. Artinya, publik menilai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran masih belum memuaskan,” ujar Media Wahyu dalam pemaparan hasil survei di Jakarta, dikutip dari Tempo.co.
Survei nasional ini melibatkan 1.338 responden dari berbagai wilayah Indonesia. CELIOS menilai kinerja pemerintahan melalui beberapa indikator, antara lain pencapaian program, penyediaan janji politik, kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan publik, dan kualitas kepemimpinan.
Hasilnya, 43 persen responden menilai capaian program selama setahun pemerintahan tergolong “cukup buruk”, 26 persen menilai “buruk”, dan 29 persen menilai “sangat buruk”. Sementara untuk indikator yang memuat janji-janji politik, 56 persen responden menilai hanya sebagian kecil janji yang terealisasi, dan 43 persen menilai janji-janji kampanye belum terpenuhi sama sekali.
CELIOS juga mencatat bahwa 80 persen responden menganggap kebijakan pemerintah belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. “Sebagian besar masyarakat menilai kebijakan yang dijalankan belum menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Pemerintah tampaknya belum punya arah kebijakan yang benar-benar berdampak langsung,” tambah Media Wahyu.
Selain itu, hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat menilai kualitas kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran masih lemah. Sebanyak 31 persen responden menilai buruk, dan 33 persen menilai sangat buruk. Bahkan, 96 persen responden berpendapat perlunya adanya pergantian pejabat publik yang kinerjanya dinilai belum optimal.
Peneliti CELIOS, Galau D. Muhammad, menilai hasil survei ini menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran, termasuk perombakan kabinet dan pengaturan ulang struktur kementerian. “Warna merah dalam laporan kami menunjukkan rapor merah untuk pemerintahan. Tidak ada cara lain kecuali melakukan evaluasi total — mulai dari reshuffle kabinet, memangkas kebijakan yang tidak efektif, dan memastikan arah kebijakan benar-benar pro rakyat,” tegasnya. Galau.
CELIOS menegaskan, survei ini dilakukan untuk mengukur persepsi publik secara objektif terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus mendorong pemerintah agar memperbaiki arah kebijakan pada tahun-tahun berikutnya. “Masyarakat menunggu langkah konkret. Harapan mereka sederhana: agar pemerintahan ini benar-benar berfungsi untuk kepentingan rakyat, bukan sekedar memenuhi janji politik,” tutup Media Wahyu.
About the Author
