Republiktimes.com – Presiden Prabowo Subianto, menyoroti praktik kebocoran ekonomi yang menurutnya telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade dan menyebabkan kekayaan negara mengalir ke luar negeri. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan Arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026) silam.
Prabowo mengatakan, selama sekitar 34 tahun kebocoran ekonomi dalam jumlah yang sangat besar terjadi. Namun demikian, tidak banyak mendapat perhatian dibandingkan berbagai persoalan lainnya.
“Uang negara yang menguapkan triliunan rupiah selama 34 tahun tidak ada pakar yang berkomentar,” ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan, pemerintah saat ini tengah membenahi berbagai praktik yang dinilai merugikan negara. Seperti mark up, korupsi, penipuan, under invoicing (praktik manipulasi dokumen perdagangan), transfer pricing (kebijakan harga yang disalahgunakan), hingga praktik kolusi antara oknum birokrat dan pelaku usaha.
Berbagai praktik tersebut, lanjut Prabowo, disinyalir telah merusak perekonomian nasional sehingga harus dihentikan melalui pembenahan tata kelola.
“Kalau ekonomi diracuni dengan mark up, korupsi, penipuan, under invoicing, transfer pricing, dan permainan antara birokrat dengan pengusaha, maka ekonomi akan sakit. Karena itu kita sedang melakukan perbaikan,” tegas Prabowo.
Tak hanya itu, Prabowo juga menegaskan, pemerintah tidak akan tebang pilih dalam menindak berbagai bentuk penyelewengan dan korupsi. Penanganannya, kata Prabowo, dilakukan secara bertahap agar mampu memperbaiki sistem tanpa mengganggu stabilitas perekonomian nasional.