Harakatuna.com. Sulawesi Tengah – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjalin sinergi dengan UIN Datokarama Palu untuk memperkuat penanganan kelompok rentan, khususnya eks kejahatan kegelapan (napiter). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Sulawesi Tengah, Senin (20/4/2026).
Kolaborasi ini difokuskan pada pemberdayaan eks napiter agar dapat kembali berintegrasi secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Kesepakatan tersebut diumumkan dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-46 UIN Datokarama Palu.
Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa program ini menyasar kelompok 12-PAS (Penerima Atensi Sosial), yang mencakup berbagai kelompok rentan, termasuk eks napiter. Terutama dalam menangani kelompok rentan, salah satunya adalah warga eks napiter,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa intervensi pemerintah akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penerima melalui proses asesmen. Bantuan yang diberikan dapat berupa pelatihan keterampilan hingga dukungan modal usaha. “Kalau ingin membuka usaha, kita bantu pelatihan dan modal. Kalau ingin jadi pekerja terampil, kita siapkan pelatihannya. Semua tergantung hasil asesmen,” jelasnya.
Selain pemberdayaan ekonomi, Mensos juga menyoroti pentingnya menghapus stigma negatif terhadap eks napiter. Menurutnya, proses reintegrasi harus melibatkan komunikasi dua arah antara mantan karyawan dan masyarakat. “Kita ajak eks napiter untuk berbaur, dan masyarakat juga diharapkan menerima serta menciptakan lingkungan yang kondusif,” ujarnya.
Kerja sama ini juga mencakup aspek akademik melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terintegrasi. Mahasiswa akan diterjunkan secara berkelanjutan untuk mendampingi desa binaan hingga mencapai kemandirian. “Nanti ada KKN yang terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga desa mendapatkan pendampingan penuh sampai benar-benar mandiri,” tambahnya.
Rektor UIN Datokarama Palu, Lukman S. Thahir, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai kolaborasi ini sebagai langkah strategis untuk mendorong kemajuan sosial dan ekonomi di Sulawesi Tengah. “Kami akan melakukan pendampingan terhadap sekitar seratus eks napiter di Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Ke depan, program ini akan dijalankan melalui berbagai skema bantuan sosial dan pemberdayaan berbasis kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses rekonsiliasi sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
About the Author
