Harakatuna.com. Teheran – Memasuki pekan ketiga konflik bersenjata, Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, melaporkan menolak proposal de-eskalasi dan gencatan senjata yang disampaikan melalui perantara dua negara. Sikap tersebut menandai eskalasi ketegangan yang semakin tajam di kawasan Timur Tengah.
Dalam rapat kebijakan luar negeri pertama, Mojtaba menegaskan bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menghentikan perang. Ia menyatakan bahwa konflik akan terus berlanjut hingga Amerika Serikat dan Israel mengakui kekalahan serta memberikan kompensasi atas kerusakan yang terjadi.
“Sekarang bukan waktu yang tepat untuk perdamaian sampai pihak lawan memaksakan persetujuan, mengakui kekalahan, serta membayar kompensasi,” demikian sikap yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Seorang pejabat tinggi Iran yang dikutip Al Jazeera menyatakan bahwa Teheran tidak akan menerima rencana gencatan senjata yang tidak memenuhi tuntutan utama mereka.
“Tidak ada gencatan senjata tanpa dipenuhinya tuntutan dasar Iran,” ujarnya.
Tuntutan tersebut meliputi penghentian serangan terhadap kelompok perlawanan yang didukung Iran, penarikan pasukan dari Lebanon, serta pembayaran ganti rugi perang.
Di sisi lain, Iran juga menegaskan bahwa jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz hanya akan dibuka kembali jika gencatan senjata penuh tercapai dan seluruh persyaratan terpenuhi. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, menegaskan bahwa kondisi di kawasan tersebut tidak akan kembali seperti sebelum konflik.
“Kondisi di Selat Hormuz tidak akan pernah kembali seperti sebelum perang,” tulisnya melalui media sosial.
Selat Hormuz, yang menjadi jalur distribusi sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia, dilaporkan masih tertutup sejak 2 Maret. Iran bahkan mengancam akan menyerang kapal yang melintas tanpa koordinasi dengan otoritas mereka.
Sementara itu, seruan Presiden Donald Trump kepada sekutu Amerika Serikat untuk membuka jalur tersebut secara paksa belum menghasilkan hasil. Sejumlah negara dilaporkan enggan terlibat dalam aksi militer karena khawatir memicu eskalasi yang lebih luas.
Sejak pecah pada 28 Februari, konflik ini telah menyebabkan sedikitnya 2.000 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran sebelumnya, Ali Khamenei, serta sejumlah pejabat keamanan tinggi di awal perang.
Penolakan terhadap jalur diplomasi ini menunjukkan adanya pergeseran strategi Iran ke arah yang lebih konfrontatif dibandingkan sebelumnya. Di tengah klaim kemenangan militer yang disampaikan Donald Trump di Washington, situasi di lapangan menunjukkan bahwa Iran masih mampu menekan jalur ekonomi global sekaligus melancarkan serangan balasan ke berbagai target di wilayah tersebut.
About the Author
