Harakatuna.com. Bagdad — Parlemen Irak berencana memanggil Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri Irak menyusul laporan mengenai dugaan keberadaan pangkalan militer rahasia Israel di wilayah Irak sebelum pecahnya konflik dengan Iran.
Seorang pejabat Parlemen Irak mengatakan bahwa sejumlah pejabat tinggi keamanan juga akan dimintai keterangan untuk mengungkap fakta di balik dugaan keberadaan pangkalan tersebut. Informasi itu diberitakan media The New Arab.
Laporan The Wall Street Journal pada Sabtu (9/5/2026) menyebutkan bahwa Israel diduga membangun pos rahasia militer di kawasan gurun barat Irak selama berlangsungnya konflik dengan Iran. Pos tersebut disebut digunakan untuk mendukung operasi udara dan menjadi lokasi penempatan unit pasukan khusus.
Menurut laporan itu, fasilitas tersebut dibangun tidak lama sebelum perang dimulai pada Februari lalu. Pangkalan itu kemudian diduga digunakan saat operasi militer pada Maret terhadap pasukan Irak yang hampir menemukan lokasi tersebut.
Sementara itu, surat kabar Maariv melaporkan bahwa militer Israel mengerahkan tim penyelamat dan unit komando ke lokasi itu untuk mengantisipasi kemungkinan evakuasi pesawat yang jatuh di wilayah Iran.
Platform intelijen sumber terbuka Faytuks Network juga merilis citra satelit yang diambil pada Maret lalu. Gambar tersebut diduga menampilkan landasan darurat udara di dasar danau kering di gurun barat Irak, lengkap dengan pesawat dan sejumlah bangunan sementara.
Pada 4 Maret lalu, media Irak melaporkan seorang tentara tewas dalam bentrokan dengan pasukan asing yang tak dikenal di wilayah gurun antara Najaf dan Karbala. Pasukan Irak saat itu diterjunkan untuk menyelidiki laporan aktivitas penerjunan militer menggunakan beberapa helikopter di kawasan tersebut.
Pejabat Parlemen Irak mengatakan bahwa pada awalnya pemerintah Irak menduga pasukan asing tersebut merupakan personel militer Amerika Serikat yang beroperasi di bawah organisasi internasional.
Namun, sejumlah sumber keamanan menyebutkan bahwa saat ini tidak ditemukan lagi keberadaan personel Israel di lokasi tersebut.
Laporan mengenai dugaan pangkalan rahasia itu memicu kemarahan publik di Irak. Sejumlah pihak mendesak pemerintah memberikan penjelasan dan penyelidikan menyeluruh terkait dugaan pelanggaran hak asasi negara.
Anggota Parlemen Irak, Raed al-Maliki, bahkan menuduh Amerika Serikat memberikan akses wilayah udara Irak kepada Israel selama perang berlangsung.
“Amerika Serikat menyerahkan wilayah Irak kepada entitas tersebut selama perang dan memerintahkan sistem radar untuk dimatikan. Kini terungkap bahwa wilayah Irak juga digunakan untuk membangun pusat intelijen rahasia atau pangkalan bagi entitas Zionis,” kata Raed al-Maliki.
Ia menegaskan, pemerintah Irak harus segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait laporan tersebut agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas di tengah masyarakat.
About the Author
