Harakatuna.com. Semarang – Provinsi Jawa Tengah kembali mencatatkan capaian positif dalam upaya pencegahan radikalisme. Berdasarkan Survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Tahun 2025 yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), nilai IPR Jawa Tengah turun dari 11,4 pada 2024 menjadi 10,9 pada 2025. Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan tingkat potensi radikalisme terendah di antara provinsi-provinsi besar di Pulau Jawa.
Hasil survei tersebut dipaparkan dalam kegiatan Internalisasi Hasil Survei HKI Tahun 2025 yang diselenggarakan BNPT bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah melalui forum Kajian Senin Kamis (KSK) di Semarang, Kamis (2/7/2026). Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen TNI Sigit Karyadi, mengatakan penurunan indeks tersebut merupakan hasil dari sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, FKPT, akademisi, tokoh agama, media, hingga masyarakat dalam memperkuat ketahanan terhadap paham radikalisme dan terorisme.
“Penurunan indeks ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pencegahan yang dilakukan secara kolaboratif telah memberikan hasil yang positif. Namun, pencapaian tersebut tidak boleh membuat kita lengah. Ancaman radikalisme saat ini terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan sosial masyarakat,” ujar Sigit.
Menurutnya, ancaman ekstremisme kini tidak hanya berasal dari kelompok yang mengatasnamakan agama, tetapi juga berkembang melalui berbagai ideologi ekstrem baru yang memanfaatkan media sosial, platform digital, hingga komunitas berani sebagai sarana penyebaran propaganda. Oleh karena itu, Sigit menilai penguatan literasi digital, wawasan kebencian, kemampuan berpikir kritis, serta pendampingan keluarga menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap penyebaran paham radikal yang berpotensi mengarah pada terorisme.
Peneliti FKPT Jawa Tengah, Ahmad Ro’uf, menjelaskan bahwa rendahnya nilai HKI Jawa Tengah juga tercermin dari dimensi pemahaman yang berada pada angka 11,3 dan dimensi tindakan sebesar 0,4, keduanya berada di bawah rata-rata nasional.
Menurutnya, rendahnya dimensi tindakan menunjukkan masyarakat Jawa Tengah relatif mampu menolak keterlibatan dalam aksi-aksi radikal yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana terorisme. Namun demikian, Ahmad mengingatkan bahwa dimensi sikap masih berada pada angka 20,9sehingga masih dilakukan upaya berkelanjutan untuk menekan potensi intoleransi di tengah masyarakat.
Selain itu, hasil survei juga menunjukkan tingginya aktivitas masyarakat dalam mengakses informasi keagamaan melalui internet. Sebanyak 68 persen responden mengaku mencari konten keagamaan secara berani, sedangkan 20 persen di antaranya juga menyebarkan kembali informasi tersebut kepada orang lain. “Penting untuk terus mengampanyekan gerakan literasi digital Saring Sebelum Berbagi agar masyarakat memastikan lebih bijaksana dalam melihat dampak informasi serta kebenarannya sebelum membagikannya ke jejaring sosial,” kata Ahmad.
Fokus Pencegahan pada Generasi Muda
Anggota Tim Review Survei HKI Nasional, Lilik Purwandimenilai pencapaian tersebut harus menjadi motivasi untuk semakin memperkuat strategi pencegahan, bukan justru menurunkan kewaspadaan. Menurutnya, langkah ke depan perlu difokuskan pada penguatan dimensi sikap melalui peningkatan toleransi, moderasi beragama, literasi digital, wawasan kebangsaan, serta penguatan nilai-nilai kearifan lokal.
Ia menambahkan, kelompok yang menjadi prioritas dalam program pencegahan meliputi perempuan, generasi muda, masyarakat perkotaan, dan pengguna media sosial, mengingat kelompok tersebut paling banyak berinteraksi dengan ruang digital yang rentan dimanfaatkan sebagai media penyebaran paham ekstrem. Sementara itu, Ketua FKPT Jawa Tengah, Hamidulloh Ibda, menilai hasil survei tersebut menunjukkan Jawa Tengah memiliki modal sosial yang kuat dalam menjaga stabilitas keamanan.
“Secara riil atau dalam hal tindakan, masyarakat Jawa Tengah tergolong sangat damai. Namun, dalam ranah kognitif dan afektif, potensi intoleransi dan radikalisme masih muncul di permukaan. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai toleransi harus terus dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperbanyak produksi konten moderasi beragama yang dekat dengan generasi muda serta menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal Jawa sebagai benteng menghadapi penyebaran paham radikal. Menurut Hamidulloh, keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting dalam menanamkan nilai toleransi, cinta tanah air, serta semangat pengabdian sebagai langkah preventif untuk mencegah penyebaran radikalisme dan terorisme sejak dini.
Hasil Survei HKI 2025 tersebut menjadi indikator bahwa keberhasilan menjaga situasi keamanan di Jawa Tengah merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Meski demikian, BNPT menekankan kewaspadaan tetap harus ditingkatkan karena ancaman radikalisme dan terorisme terus beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan pola interaksi masyarakat di ruang digital.
About the Author
