Harakatuna.com. Surabaya— Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa kelompok teror terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman, khususnya di era digital. Pola ancaman terorisme kini dinilai semakin dinamis dan menyasar kelompok usia yang lebih muda.
Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Eddy Hartono mengatakan, dalam terminologi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terorisme memiliki karakter resisten dan aktif, sehingga mampu menyesuaikan strategi dengan perubahan sosial dan teknologi. “Dalam istilah PBB, terorisme itu bersifat resisten dan aktif,” ujar Eddy saat memberikan Berbagai secara berani dalam Dialog Kebangsaan Bersama Satuan Pendidikan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta.
Ia menjelaskan, pada masa lalu aktivitas terorisme umumnya fokus pada propaganda, rekrutmen, dan pendanaan yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Sasaran utama saat itu adalah kelompok usia produktif 25 hingga 35 tahun, dengan proses radikalisasi yang berlangsung relatif lama, sekitar tiga hingga lima tahun.
Namun, lanjut Eddy, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola tersebut secara signifikan. Saat ini, kelompok teror justru menyasar anak-anak dan remaja di bawah umur melalui berbagai platform digital, seperti media sosial dan gim bold. “Ancaman radikalisasi dan terorisme terus beradaptasi mengikuti perkembangan informasi teknologi. Anak-anak dan remaja kini menjadi target baru kelompok ekstremis yang bergerak di ruang digital,” ujarnya.
Eddy mengungkapkan, beberapa bulan lalu Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap lima tersangka jaringan Jamaah Ansharud Daulah (JAD) yang terafiliasi dengan ISIS. Para tersangka tersebut terbukti telah meradikalisasi sedikitnya 110 anak di berbagai provinsi melalui media sosial dan gim online. “Fakta ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman radikalisasi di ruang digital,” kata Eddy.
Berdasarkan kajian bersama BNPT, Densus 88 Antiteror Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Komunikasi dan Digital, proses radikalisasi di dunia maya berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Jika sebelumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun, kini radikalisasi dapat terjadi hanya dalam kurun tiga hingga lima bulan.
Dialog Kebangsaan tersebut diikuti oleh kepala sekolah, guru agama, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), guru bimbingan konseling, serta perwakilan satuan pendidikan dari 17 provinsi. Kegiatan ini menghadirkan sekitar 300 peserta secara luring dan kurang lebih 1.000 peserta secara bold.
Eddy mengapresiasi tingginya partisipasi satuan pendidikan dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, tema pencegahan intoleransi dan radikalisme sangat relevan dengan dinamika ancaman terorisme global yang terus berubah dan adaptif. Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya menjadikan satuan pendidikan sebagai ruang yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan maupun pengaruh paham ekstrem.
Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur, Suhartono, berharap Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan BNPT dapat membawa dampak positif bagi dunia pendidikan, tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga secara nasional. “Kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat stabilitas dan ketahanan satuan pendidikan,” ujar Suhartono.
Ia menilai dialog kebangsaan memiliki peran strategis dalam memperkuat wawasan kebangsaan, nilai toleransi, serta patriotisme di kalangan pelajar. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Jawa Timur yang melibatkan kepala sekolah, guru bimbingan konseling, guru PPKn, dan guru agama agar nilai-nilai tersebut dapat terintegrasi dalam proses pembelajaran.
Suhartono berharap materi yang diperoleh dari dialog tersebut tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi diimplementasikan dalam kegiatan belajar-mengajar dan disebarluaskan kepada para guru lainnya melalui musyawarah guru mata pelajaran.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Jawa Timur telah melakukan sejumlah langkah konkret untuk mencegah kekerasan di lingkungan sekolah. Saat ini, seluruh satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SMP di Jawa Timur telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan (TPPK).
“Keberadaan tim ini bertujuan menciptakan iklim belajar yang aman dan nyaman, sekaligus mencegah perundungan, kekerasan, hingga potensi kejahatan yang dapat mengarah pada radikalisme dan terorisme,” kata Suhartono.
About the Author
