Harakatuna.com. Moskow — Otoritas Rusia tengah menyelidiki salah satu pendiri Telegram, Pavel Durov, atas dugaan keterlibatan dalam membantu aktivitas terorisme. Informasi tersebut dilaporkan media pemerintah Rusia pada hari Selasa.
Harian milik negara, Rossiyskaya Gazeta, mengutip materi dari Federal Security Service (FSB) yang menyebutkan bahwa sejak 2022 jumlah tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Telegram telah melampaui 153.000 kasus.
Dari jumlah tersebut, sekitar 33.000 kasus dikritik sebagai tindak sabotase, terorisme, dan ekstremisme, termasuk pengorganisasian ledakan, pembakaran kantor ancaman militer, hingga pembunuhan. “Berkat kerja FSB Rusia, 475 serangan teroris yang dipersiapkan melalui Telegram berhasil dicegah,” tulis Rossiyskaya Gazeta dalam laporannya.
Di antara rencana aksi yang digagalkan, terdapat 61 rencana penembakan massal di sekolah yang diduga dirancang oleh para remaja. Media tersebut juga menyebut bahwa serangan teroris pada Maret 2024 di Crocus City Hall, wilayah Moskow, dikoordinasikan melalui aplikasi tersebut.
Menurut laporan itu, sejumlah warga Rusia, termasuk blogger dan jurnalis, menjadi korban dari apa yang disebut sebagai “kelonggaran digital.” Nama-nama seperti Darya Dugina dan Maxim Fomin, serta sembilan pejabat senior militer, termasuk Letnan Jenderal Igor Kirillov, disebut dalam pemberitaan tersebut. Disebutkan pula bahwa pihak musuh menggunakan analitik Telegram untuk mengumpulkan data mengenai keluarga, rute perjalanan, dan rutinitas harian para target.
Selain itu, sekitar 700 ancaman langsung terhadap anggota keluarga personel militer Rusia dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam periode yang sama, regulator media Rusia, Roskomnadzor, disebut telah mengirimkan lebih dari 150.000 permintaan resmi kepada tim Durov agar menghapus berbagai konten ilegal. Namun, permintaan tersebut diklaim tidak diindahkan. Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan pemerintah Rusia mengetahui situasi tersebut.
“Banyak pelanggaran yang tercatat, serta ketidaksediaan administrasi Telegram untuk bekerja sama dengan otoritas Rusia. Mereka juga mencatat sejumlah besar konten yang berpotensi membahayakan Rusia,” ujar Peskov.
Ia menambahkan bahwa langkah-langkah yang diambil merupakan kewenangan lembaga terkait, bukan keputusan langsung Kremlin. “Ini bukan bagian dari fungsi Kremlin. Itu adalah fungsi departemen terkait yang menjalankannya,” katanya.
Menyanggapi perkembangan tersebut, Durov membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya dan menilai otoritas Rusia sedang mencari-cari alasan untuk membatasi akses publik terhadap Telegram.
“Rusia telah membuka kasus pidana terhadap saya atas tuduhan ‘membantu terorisme’. Setiap hari, otoritas menciptakan dalih baru untuk membatasi akses warga Rusia ke Telegram demi menekan hak atas privasi dan kebebasan berbicara. Sebuah pemandangan menampilkan negara yang takut pada rakyatnya sendiri,” tulis Durov melalui akun Telegramnya.
About the Author
