Harakatuna.com. Washington — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong Suriah untuk mengambil peran lebih besar dalam menghadapi milisi Syiah Hizbullah di Lebanon, alih-alih membiarkan Israel terus terlibat dalam konflik berkepanjangan di kawasan perbatasan Lebanon–Israel.
Pernyataan tersebut disampaikan Trump di tengah meningkatnya perbedaan pandangan antara Washington dan Tel Aviv mengenai pendekatan yang dinilai paling efektif untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.
Dalam pertemuannya dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, sebagaimana dilaporkan Pos Yerusalem pada Selasa (16/6/2026), Trump menilai Suriah yang kini dipimpin pemerintahan baru pasca-runtuhnya rezim Bashar al-Assad memiliki peluang lebih besar untuk menekan pengaruh Hizbullah di Lebanon melalui kerja sama dengan wilayah Amerika Serikat dan negara-negara.
Trump juga mengkritik operasi militer Israel yang dinilai berlangsung terlalu lama dan menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar di Lebanon. “Menurut saya, Suriah akan melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menangani Hizbullah. Jika Israel tidak bisa menyelesaikannya, biarkan Suriah yang melakukannya,” ujar Trump.
Menurut Trump, pendekatan melalui pemerintah Suriah dapat menjadi alternatif yang lebih terukur untuk menciptakan stabilitas di Lebanon tanpa memperluas konflik regional. Ia menilai perang yang dilakukan Israel terhadap Hizbullah hingga kini belum menunjukkan penyelesaian yang jelas. Pernyataan tersebut dinilai menjadi salah satu kritik paling terbuka yang pernah disampaikan Trump terhadap strategi militer Israel konflik sejak di Lebanon kembali memanas pada awal tahun ini.
Sejumlah laporan media Amerika Serikat dan Timur Tengah juga menyebutkan bahwa gagasan serupa sebelumnya telah disampaikan Trump dalam komunikasi dengan sejumlah pemimpin daerah. Trump disebut berpandangan bahwa pemerintahan baru Suriah dapat membatasi aktivitas Hizbullah melalui operasi yang lebih terarah dan dukungan internasional, termasuk dari Washington.
Di sisi lain, pernyataan tersebut muncul ketika hubungan antara Amerika Serikat dan Israel mulai menunjukkan tanda-tanda perbedaan pendekatan. Pemerintahan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap mempertahankan operasi militernya di Lebanon dan menolak berbagai usulan yang dinilai dapat membatasi ruang gerak militer Israel dalam menghadapi Hizbullah.
Sejumlah pejabat Israel juga menegaskan bahwa kelompok tersebut masih dipandang sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional mereka. Sementara itu, pemerintah Suriah yang baru disebut tengah berupaya memperkuat kontrol negara di perbatasan wilayah serta membangun kembali hubungan dengan negara-negara Barat.
Dalam beberapa bulan terakhir, Washington juga melaporkan mulai memberikan sejumlah sanksi terhadap Damaskus sebagai bagian dari dukungan terhadap proses transisi politik dan pemulihan ekonomi Suriah. Meski demikian, hingga kini belum terdapat indikasi bahwa pemerintah Israel akan menerima usulan tersebut.
Para pejabat Israel berulang kali menegaskan akan tetap melanjutkan operasi terhadap Hizbullah selama kelompok itu masih memiliki kemampuan militer yang dianggap mengancam wilayah Israel. Dengan perbedaan pandangan yang semakin terlihat antara Washington dan Tel Aviv, dinamika konflik Lebanon diperkirakan akan menjadi salah satu isu penting dalam diplomasi Timur Tengah dalam beberapa bulan ke depan.
About the Author
