Harakatuna.com. Jakarta — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh personel Operasi Lilin 2025 untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam dan ancaman terorisme dalam pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026. Ia menegaskan, pelayanan dan pengamanan Nataru tahun ini harus dipersiapkan secara lebih ekstra dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Imbauan tersebut disampaikan Kapolri dalam amanat yang dibacakan Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Fadil Imran saat apel gelar pasukan Operasi Lilin 2025 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).
Kapolri menjelaskan, berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), saat ini terdapat sistem siklonik di sekitar wilayah Indonesia yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, serta gelombang tinggi.
“Kondisi tersebut beriringan dengan prediksi puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada periode November 2025 hingga Februari 2026, sehingga meningkatkan potensi terjadinya peristiwa bencana alam.Kondisi ini tentunya menuntut kesiapan yang lebih tinggi, sehingga pelayanan Nataru tahun ini harus dilaksanakan secara ekstra dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Kapolri dalam amanatnya.
Ia menekankan bahwa kesiapan ekstra tersebut mencakup aspek pengamanan, pelayanan kepada masyarakat, hingga respon cepat terhadap berbagai permasalahan di lapangan. Kapolri berharap seluruh pos pengamanan dan pelayanan yang dipasang dapat berfungsi optimal.
“Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi telah dipersiapkan 2.903 posko yang terdiri dari 1.807 pos pengamanan, 763 pos pelayanan, dan 333 pos terpadu yang tersebar di seluruh wilayah, guna melakukan pengamanan dan pelayanan pada 44.436 objek, antara gereja lain, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, tempat wisata, serta lokasi perayaan tahun baru,” jelasnya.
Kapolri juga menyampaikan bahwa Polri bersama para pemangku kepentingan telah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi mengganggu keamanan dan kelancaran perayaan Nataru. Pemanfaatan teknologi, seperti penghitungan lalu lintas dan sistem pemantauan lalu lintas, diminta untuk dioptimalkan demi memastikan pengendalian arus lalu lintas berjalan efektif.
“Tidak hanya transportasi umum, pengaturan lalu lintas di kawasan wisata serta akses menuju objek wisata harus dioptimalkan guna mencegah terjadinya kepadatan. Ketersediaan fasilitas parkir yang memadai, pengaturan jalur keluar masuk kendaraan, serta penataan lokasi pedagang menjadi faktor penting dalam menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Kapolri mengingatkan seluruh personel agar tetap waspada terhadap potensi ancaman terorisme. Ia meminta pengamanan di tempat ibadah dan pusat-pusat keramaian dilakukan secara ketat.
“Ancaman terorisme juga menjadi tantangan yang serius. Untuk itu, mengedepankan deteksi dini dan serangan preventif guna mencegah pelaku teror melancarkan aksinya, serta melakukan penjagaan ketat di pusat keramaian maupun tempat ibadah agar tidak terjadi gangguan kecil apa pun selama pelaksanaan ibadah Natal maupun malam pergantian tahun,” tegasnya.
Kapolri juga meminta agar potensi kejahatan konvensional dapat dipetakan dengan baik melalui patroli rutin. Selain itu, masyarakat yang bepergian dalam waktu lama diimbau memanfaatkan fasilitas penitipan kendaraan di kantor-kantor kepolisian guna memberikan rasa aman.
Terkait potensi bencana alam, Kapolri menekankan pentingnya kesiapsiagaan menyeluruh melalui penyiapan tim tanggap bencana serta sarana dan prasarana pendukung.
“Lakukan antisipasi terhadap potensi longsor dan banjir, khususnya pada ruas jalan utama, jalur alternatif, serta akses menuju objek vital. Pada jalur rawan tersebut, posko terpadu harus disiagakan dan dilengkapi perlengkapan SAR yang mampu guna mendukung respon cepat dan penanganan darurat,” tuturnya.
Ia juga meminta agar ketersediaan dan distribusi pangan selama periode Nataru tetap terjaga. Selain itu, layanan darurat kepolisian 110 diharapkan menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan maupun permintaan bantuan secara cepat dan tepat.
“Seluruh pelaksanaan tugas di lapangan harus disertai dengan strategi komunikasi publik yang baik, sehingga masyarakat dapat mengetahui setiap informasi terkait layanan kepolisian,” katanya.
Sekadar informasi, Operasi Lilin 2025 akan berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Operasi ini melibatkan 146.701 personel gabungan, terdiri dari 77.637 personel Polri, 13.775 personel TNI, serta 55.289 personel dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain Satpol PP, Dinas Perhubungan, Linmas, Dinas Kesehatan, Pramuka, Senkom, Pertamina, organisasi kemasyarakatan, Orari, Basarnas, Jasa Raharja, PLN, ASDP/APDEL dan Organda, Angkasa Pura, Pelindo, Pemadam Kebakaran, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
About the Author
