Harakatuna.com – India mengancam masyarakat internasional untuk bersatu dalam memerangi kelompok teroris seperti ISIS, Al Qaeda, serta jaringan proksinya. Pemerintah India menegaskan bahwa terorisme merupakan ancaman eksistensial terhadap perdamaian dan keamanan dunia.
Seruan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pertama Perwakilan Tetap India untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Raghoo Puri, dalam pengarahan tahunan tingkat duta besar yang diselenggarakan oleh United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT) kepada anggota negara-negara pada Rabu, 4 Maret.
“Terorisme adalah ancaman eksistensial bagi perdamaian dan keamanan internasional. Ia tidak mengenal batas negara, kebangsaan, maupun ras. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi secara kolektif oleh masyarakat internasional,” ujar Puri.
Dalam kesempatan tersebut, Puri juga menyinggung serangan teror yang terjadi pada April 2025 di kawasan wisata Pahalgam, Jammu dan Kashmir. Serangan tersebut dilakukan oleh kelompok The Resistance Front, yang disebut sebagai jaringan proksi dari Lashkar-e-Taiba, organisasi yang berbasis di Pakistan dan telah masuk dalam daftar kelompok teroris PBB.
Serangan tersebut menunjukkan sedikitnya 26 wisatawan. Menurut Puri, peristiwa tersebut menjadi bukti nyata bahwa ancaman terorisme masih sangat serius dan memerlukan kerja sama global yang lebih kuat. “Kita harus bertindak bersama melawan ISIS, Al Qaeda, serta jaringan proksinya,” kata Puri.
Ia menambahkan bahwa India memiliki pengalaman panjang menghadapi terorisme lintas batas selama hampir tiga dekade terakhir. Oleh karena itu, India memahami secara mendalam dampak sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang ditimbulkan oleh aksi teror, terutama bagi para korban.
“Sebagai negara yang telah lama menjadi korban terorisme lintas batas, India sangat menyadari biaya sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang ditimbulkan oleh terorisme, khususnya bagi para korbannya,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, India juga menekankan pentingnya Strategi Kontra-Terorisme Global (GCTS) sebagai instrumen utama dalam memperkuat kerja sama multilateral dalam memerangi terorisme.
Puri menegaskan bahwa India akan tetap berkomitmen dan aktif dalam proses konsultasi untuk peninjauan ke-9 strategi tersebut. Ia juga menyatakan dukungan penuh kepada Finlandia dan Maroko yang bertindak sebagai co-fasilitator dalam proses negosiasi tersebut.
Selain itu, Puri menyoroti peran India saat menjabat sebagai Ketua Counter Terrorism Committee (CTC) pada tahun 2022. Menurutnya, India berupaya memasukkan prinsip-prinsip kerja sama global dalam arsitektur kebijakan kontra-terorisme PBB serta dalam berbagai pengajaran terkait terorisme di organisasi tersebut.
“Inisiatif tindak lanjut kami, baik di New York maupun di berbagai belahan dunia, menjadi bukti komitmen India dalam upaya global melawan terorisme,” katanya.
Salah satu inisiatif penting tersebut adalah “Delhi Declaration”, sebuah dokumen penting yang dirancang untuk mengatasi penggunaan teknologi baru dan teknologi yang sedang berkembang oleh kelompok teroris. Menurut Puri, isu tersebut kini menjadi perhatian serius bagi banyak negara anggota PBB.
Pada bulan Oktober 2022, Komite Kontra-Terorisme Dewan Keamanan PBB yang saat itu dipimpin oleh India menyelenggarakan pertemuan khusus di New Delhi dan Mumbai dengan tema utama “Menangkal Penggunaan Teknologi Baru dan Teknologi yang Sedang Berkembang untuk Tujuan Terorisme”.
Pertemuan tersebut menghasilkan penerapan “Deklarasi Delhi” sebagai pedoman internasional dalam menghadapi ancaman penggunaan teknologi modern oleh jaringan teroris.
Puri menegaskan bahwa India akan terus bekerja sama dengan PBB melalui berbagai badan dan mekanismenya guna meningkatkan kapasitas mitra negara-negara dalam menghadapi ancaman terorisme yang terus berkembang. “India akan terus bekerja sama dengan PBB untuk memperkuat kapasitas dan kesiapan mitra negara-negara dalam menghadapi ancaman terorisme yang terus berevolusi,” ujarnya.