Harakatuna.com. Gaza – Pemerintah di Jalur Gaza yang dikelola Hamas mengumumkan rencana membubarkan pemerintah sipilnya sebagai bagian dari penyerahan proses pengelolaan wilayah kepada Komite Nasional untuk Pengelolaan Gaza (Komite Nasional untuk Administrasi Gaza/NCAG). Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi kesepakatan gencatan senjata serta mempercepat masuknya bantuan kemanusiaan dan proses rekonstruksi.
Ketua Komite Darurat Pemerintah di Jalur Gaza, Mohammad Jawad Abdul Khaleq Al-Farra, menyatakan dirinya siap merendahkan diri sebagai bagian dari proses transisi pemerintahan kepada NCAG yang dipimpin Ali Shaat. Komite tersebut dibentuk oleh Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel pada Oktober 2025.
Dalam pernyataannya yang diterima media, Al-Farra mengatakan keputusan tersebut didorong oleh kepentingan nasional Palestina serta mempertimbangkan masukan dari para mediator internasional dan berbagai faksi politik Palestina. “Langkah ini memiliki dimensi politik dan nasional serta mencerminkan komitmen terhadap kepentingan rakyat Palestina,” ujarnya.
Menurut Al-Farra, penyerahan pengelolaan sipil Gaza diharapkan dapat menghilangkan alasan yang selama ini digunakan Israel untuk mempertahankan blokade, menutup perlintasan perbatasan, serta menghambat distribusi bantuan kemanusiaan dan proses pembangunan kembali wilayah Gaza.
Namun demikian, ia mengakui bahwa pengalaman sebelumnya menunjukkan berbagai kesepakatan tidak selalu diikuti dengan implementasi di lapangan. “Belum ada jaminan bahwa langkah ini akan langsung diikuti perubahan kebijakan. Namun, keputusan ini merupakan respons terhadap berbagai inisiatif yang berkembang dan diharapkan dapat membuka jalan bagi langkah-langkah berikutnya untuk meringankan penderitaan rakyat Gaza,” katanya.
Langkah tersebut menjadi perubahan politik yang signifikan bagi Hamas, yang telah mengelola Jalur Gaza sejak 2007. Sejak gencatan senjata mulai diberlakukan pada Oktober 2025, Hamas beberapa kali menyatakan kesiapannya untuk tidak lagi menjalankan pemerintah sipil jika hal tersebut dapat mendukung proses perdamaian dan pemulihan Gaza.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk menghilangkan berbagai hambatan yang dinilai menghalangi berakhirnya konflik. “Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi memegang kendali atas Jalur Gaza, demi menghilangkan segala dalih bagi pihak pemerintah yang terus melancarkan agresi dan perang,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Hamas siap menyerahkan tanggung jawab pemerintahan kepada NCAG agar komite tersebut dapat segera melaksanakannya. “Kami berharap Komite Nasional untuk Administrasi Gaza dapat segera mulai bekerja, dan Hamas menegaskan kesiapannya untuk menyerahkan tanggung jawab pemerintah demi memastikan keberhasilannya,” katanya.
Sementara itu, Direktur Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail al-Thawabta, memastikan pelayanan publik dan keamanan tetap berjalan selama masa transisi. “Seluruh pegawai Kementerian Dalam Negeri akan terus menjalankan tugas mereka guna memastikan tidak terjadi celah keamanan,” ujarnya.
Ketua NCAG, Ali Shaat, mengatakan komite yang dipimpinnya telah siap menjalankan fungsi pemerintahan sementara sehingga seluruh mekanisme dan fasilitas pendukung tersedia. Menurut keterangan yang disampaikan, NCAG merupakan badan administrasi sementara yang dibentuk untuk mengelola layanan sipil dan administrasi sehari-hari di Jalur Gaza pada masa pascakonflik. Komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Perdamaian Gaza dan diproyeksikan menjadi lembaga transisi dalam proses pemulihan wilayah tersebut.
Pengumuman ini menjadi salah satu perkembangan politik paling penting di Gaza sejak tercapainya gencatan senjata. Meski demikian, efektivitas implementasi rencana tersebut masih bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk pelaksanaan perjanjian gencatan senjata, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, serta dukungan para mediator internasional.
About the Author
