Gagal upload faktur pajak? Cek dulu status akses pembuatan fakturnya

Republiktimes.com – Sebagai Wajib Pajak dengan status Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Faktur Pajak. Mulai dari sisi Penerbit, Lawan Transaksi, Informasi detail transaksi, saat pembuatan dan Aplikasi pembuatan fakturnya. Terkadang pada saat pembuatan Faktur Pajak Terjadi kendala yang menyebabkan PKP gagal mengupload Faktur Pajak. Penyebab gagal upload dapat bervariasi, salah satunya karena status pembuatan faktur pajaknya disuspend (di aktifkan).

Banyak PKP yang tidak menyadari dengan penetapan status suspend (penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak) ini. Pengertian suspend disini yaitu penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak terhadap PKP dengan kriteria yang telah ditetapkan. PKP yang terkena suspend akan menghadapi beberapa dampak yang merugikan diantaranya tidak dapat melakukan proses upload atas faktur pajak keluaran yang telah dibuatnya atau bahkan sampai dengan Pencabutan Status PKPnya.

Melihat keterangan status suspend di coretax

Salah satu cara untuk mengetahui apakah PKP sedang terkena suspend adalah dengan melihat Profil di akun Coretax Wajib Pajak, pada bagian Informasi Umum di keterangan Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak. Bagi Wajib Pajak dengan status PKP, jika keterangan pada bagian Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak muncul tanda silang berarti PKP tersebut statusnya sedang di Suspend dan tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak.

Penyebab Suspend

Berdasarkan ketentuan Dasar Hukumnya, terdapat beberapa hal yang menyebabkan PKP dikenakan status suspend yaitu:

1. PKP yang tidak menjalankan kewajiban sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan di bidang perpajakan sesuai dengan kriteria tertentu (PER-19/PJ/2025); atau
2. Wajib Pajak Terindikasi Penerbit dan Wajib Pajak Terindikasi Pengguna Faktur Pajak tidak sah berdasarkan hasil kegiatan intelijen perpajakan (PER-9/PJ/2025).

Kedua aturan tersebut mengatur mengenai penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak bagi PKP dengan kriteria yang berbeda-beda.

PER-19/PJ/2025 mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak mengizinkan menonaktifkan akses pembuatan Faktur Pajak bagi PKP yang tidak menjalankan kewajiban sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturanundangan di bidang perpajakan. Kewajiban tersebut meliputi:

1. kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak secara berturut-turut dalam 3 (tiga) bulan;
2. pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak yang telah menjadi kewajibannya;
3. Pelaporan SPT Masa PPN berturut-turut selama 3 (tiga) bulan dan /atau 6 (enam) Masa Pajak dalam periode 1 (satu) tahun kalender;
4. pelaporan bukti pemotongan atau pengumpulan pajak berturut-turut selama 3 (tiga) bulan; dan
5. tunggakan pajak (Paling sedikit Rp250.000.000,00 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama dan Rp1.000.000.000,00 untuk Wajib Pajak yang terdaftar selain di KPP Pratama).

Ketentuan PER-9/PJ/2025 mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menonaktifkan akses pembuatan Faktur Pajak terhadap Wajib Pajak Terindikasi Penerbit dan Wajib Pajak Terindikasi Pengguna Faktur Pajak Tidak Sah (Faktur Pajak yang diterbitkan dan/atau digunakan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; dan/atau Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP) berdasarkan hasil kegiatan perpajakan.

Melihat dasar ketentuan suspend

Sampai dengan artikel ini dibuat, penulis belum menemukan pencantuman keterangan dalam akun Wajib Pajak terkait aturan yang mendasari penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak. Jadi untuk mengetahui apakah status penangguhan PKP disebabkan karena PER-19/PJ/2025 atau PER-9/PJ/2025, Wajib Pajak harus bertanya/konfirmasi langsung ke KPP terdaftar untuk mengetahui dasar hukum penetapannya.

Cara aktivasi status suspend

Tapi jangan khawatir jika akses pembuatan Faktur Pajak di aktifkan, Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk dapat mengaktifkan kembali akses pembuatan Faktur Pajaknya melalui cara sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak yang mengakses pembuatan Faktur Pajaknya di izinkan sesuai PER-19/PJ/2025, Wajib Pajak menyampaikan klarifikasi ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan contoh format yang disediakan dilampiri dokumen pendukung berupa:
   1. bukti pemotongan atau pengumpulan pajak secara berturut-turut dalam 3 (tiga) bulan;
   2. tanda terima pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak yang telah menjadi kewajibannya;
   3. tanda terima pelaporan SPT Masa PPN berturut-turut selama 3 (tiga) bulan dan /atau 6 (enam) Masa Pajak dalam periode 1 (satu) tahun kalender;
   4. bukti pelaporan bukti pemotongan atau pengumpulan pajak berturut-turut selama 3 (tiga) bulan; dan
   5. bukti pelunasan tunggakan pajak dan/atau surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran utang pajak yang masih berlaku.
2. Bagi Wajib Pajak yang mengakses pembuatan Faktur Pajaknya di pengaktifannya sesuai PER-9/PJ/2025,Wajib Pajak menyampaikan klarifikasi ke Kanwil DJP dengan menggunakan contoh format yang disediakan dilampiri dokumen pendukung berupa:
   1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:
      1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Asing (WNA), yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
      2. surat keterangan tempat kegiatan usaha minimal dari Lurah atau Kepala Desa;

• foto lokasi/tempat kegiatan usaha Wajib Pajak;

1. daftar penyedia barang (supplier list) selama 1 (satu) tahun terakhir;
2. rekening koran asli dan bukti penerimaan/pengeluaran pembayaran selama 1 (satu) tahun terakhir;
3. dokumen transaksi selama 1 (satu) tahun terakhir.

1. Untuk Wajib Pajak Badan:
   1. fotokopi KTP dan KK dalam hal pengurus dan/atau penanggung jawab merupakan WNI atau Paspor yang masih berlaku dalam hal pengurus dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak merupakan WNA dengan menampilkan dokumen asli;
   2. fotokopi dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

• surat keterangan tempat kegiatan usaha minimal dari Lurah atau Kepala Desa;

1. foto lokasi/tempat kegiatan usaha Wajib Pajak;
2. daftar penyedia barang (supplier list) selama 1 (satu) tahun terakhir;
3. rekening koran asli dan bukti penerimaan/pengeluaran pembayaran selama 1 (satu) tahun terakhir;

• dokumen transaksi selama 1 (satu) tahun terakhir.

Berdasarkan hasil penelitian, KPP atau Kanwil DJP menetapkan hasil atas klarifikasi tersebut apakah akan dikabulkan atau ditolak. Jika Klarifikasi diterima, akses pembuatan Faktur Pajak akan diaktifkan kembali sehingga PKP dapat menerbitkan faktur seperti sedia kala. Dengan ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan Wajib Pajak Formal dan Material yang berstatus sebagai PKP melalui pelaporan, pembayaran dan kebenaran dokumen Faktur.

Penulis
Muhammad Fuad Hasan
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda