Harakatuna.com. Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memperkuat langkah mitigasi terhadap ancaman radikalisme di kalangan pelajar. Isu ini menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan program kerja tahun 2027 yang dibahas dalam Forum Perangkat Daerah pada Rabu (18/2/2026).
Kepala Bakesbangpol Jabar, Wahyu Mijaya, mengungkapkan bahwa kawasan Bandung Raya termasuk wilayah dengan tingkat sebaran radikalisme yang cukup menonjol. Menindaklanjuti temuan tersebut, berencana merancang program “Sekolah Kebangsaan” yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Program ini ditujukan untuk mengintervensi siswa tingkat SMP, SMA, dan SMK yang terindikasi terpapar paham ekstrem.
Menurut Wahyu, pendekatan penanganan tahun ini mengalami perubahan signifikan dengan menitikberatkan pada pendekatan personal. Upaya tersebut melibatkan tenaga psikolog serta kerja sama lintas lembaga guna memberikan pendampingan yang lebih komprehensif kepada pelajar.
“Kita akan mencoba lebih banyak menghadirkan psikolog dan lebih banyak pendekatan per individu. Sekolah Kebangsaan juga bekerja sama dengan Densus 88, serta kolaborasi terkait narkoba kita dengan Badan Narkotika Nasional,” ujar Wahyu.
Berdasarkan hasil pemetaan di lapangan, pola paparan radikalisme pada remaja tidak selalu berawal dari afiliasi ideologis secara langsung. Wahyu mengungkapkan adanya sejumlah kasus di mana tindakan ekstrem dipicu oleh pengalaman perundungan (bullying) di lingkungan sekolah yang kemudian berkembang menjadi dorongan balas dendam.
Selain faktor sosial, ruang digital juga dinilai ikut berperan dalam membentuk dan mendistorsi pola pikir pelajar. Konten kekerasan yang disebarkan melalui platform permainan Daring seperti Roblox disebut dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak. Hal itu diperkuat oleh sistem algoritma kecerdasan buatan (AI) yang cenderung terus menampilkan konten serupa jika sering diakses pengguna.
Dalam pelaksanaannya, Bakesbangpol menerapkan dua skema penanganan. Bagi pelajar yang terindikasi terpapar, intervensi dilakukan melalui program Sekolah Kebangsaan bersama Densus 88. Sementara bagi pelajar yang belum terpapar, langkah preventif dilakukan melalui sosialisasi intensif guna menjaga kondusivitas di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Program penguatan mitigasi radikalisme ini disusun dengan mengacu pada tiga indikator kinerja utama Bakesbangpol, yakni indeks demokrasi, indeks kerukunan umat beragama, dan indeks ketahanan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah berharap upaya pencegahan dapat berjalan lebih sistematis dan menyentuh akar persoalan di kalangan pelajar.
About the Author
