Harakatuna.com. Islamabad – Presiden Iran Masoud Pezeshkian terbentuknya “front keamanan bersatu” di antara negara-negara Muslim guna menghadapi berbagai tantangan keamanan bersama. Seruan tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Pakistan atas undangan Perdana Menteri Shehbaz SharifSelasa (23/6/2026).
Dalam pernyataannya, Pezeshkian mengatakan Iran menyampaikan “tangan persahabatan” kepada negara-negara Muslim untuk membangun arsitektur keamanan regional yang baru. Menurutnya, stabilitas kawasan hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama antarnegara di kawasan, bukan melalui campur tangan kekuatan asing. “Iran tengah menjalin komunikasi dengan Pakistan, Arab Saudi, Mesir, Turki, Qatar, dan sejumlah negara Islam lainnya untuk membangun kerangka keamanan regional yang didasarkan pada dialog, saling menghormati, dan kerja sama,” ujar Pezeshkian, sebagaimana dikutip kantor berita Tasnim.
Ia menegaskan bahwa persatuan dan solidaritas negara-negara Muslim menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan bersama yang berkembang di kawasan. “Persatuan dan solidaritas umat Islam sangat penting untuk menghadapi tantangan bersama,” katanya.
Menurut Pezeshkian, keamanan, stabilitas, pembangunan, dan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui dialog yang jujur serta hubungan konstruktif antarnegara bertetangga. Ia menambahkan, perdamaian yang berkelanjutan di kawasan Asia Barat dan Teluk Persia harus dibangun melalui kepemimpinan negara-negara regional, tidak bergantung pada intervensi pihak luar.
Dalam pidatonya, Presiden Iran juga mengemukakan pemikiran filsuf dan penyair Muslim Muhammad Iqbal untuk menekankan pentingnya semangat persatuan, solidaritas, dan kebangkitan dunia Islam dalam menghadapi dinamika geopolitik saat ini. Kunjungan resmi Pezeshkian ke Pakistan berlangsung di tengah peningkatan aktivitas koneksi Iran pascapenandatanganan nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran mengenai sejumlah isu strategis kawasan.
Sementara itu, Ketua Majelis Syura Islam Iran sekaligus negosiator senior, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa masa depan keamanan Timur Tengah harus ditentukan oleh negara-negara di kawasan itu sendiri. Dalam keterangannya saat melakukan perjalanan menuju Baku, Azerbaijan, Ghalibaf mengatakan Iran memandang penarikan pasukan militer asing dari kawasan sebagai tujuan strategis dalam mewujudkan stabilitas jangka panjang. “Kami memandang masa depan kawasan tidak dibangun melalui konfrontasi, melainkan melalui interaksi. Kehadiran serangan militer kekuatan ekstraregional di Asia Barat justru menjadi sumber ketidakstabilan,” ujarnya.
Ia menambahkan Iran siap memperkuat kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah berdasarkan prinsip saling menghormati pengawasan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Ghalibaf juga kembali menegaskan dukungan Iran terhadap upaya menjamin konflik di Lebanon. Menurutnya, penguatan perang dan terwujudnya gencatan senjata di negara tersebut merupakan kepentingan bersama yang harus segera diwujudkan.
“Kami tidak akan meninggalkan mitra strategi kami dalam situasi yang paling sulit. Mengakhiri perang di Lebanon menjadi perhatian penting bagi Iran,” katanya.
Di sisi lain, Duta Besar Turki untuk Indonesia Talip Küçükcan menilai peluang mempererat kerja sama antarnegara Muslim kini semakin terbuka. Menurutnya, berbagai prasangka sejarah yang muncul setelah runtuhnya kekaisaran Ottoman mulai berkurang seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya kolaborasi di dunia Islam. Ia menegaskan bahwa Turki tidak memiliki agenda menghidupkan kembali kekaisaran Ottoman maupun menjalankan proyek neo-Ottomanisme.
“Tidak ada agenda neo-Ottomanisme. Yang ingin kami lakukan adalah mengambil pelajaran dari sejarah untuk memperkuat kerja sama di antara negara-negara Muslim,” ujar Küçükcan.
Menurutnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan secara konsisten menekankan bahwa seluruh negara Muslim memiliki kedudukan yang setara. Oleh karena itu, kerja sama harus dibangun melalui lembaga multilateral seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), bukan melalui dominasi salah satu negara. “Semua negara setara. Kerja sama harus dibangun melalui lembaga bersama seperti OKI, bukan melalui dominasi satu negara atas negara lainnya,” katanya.
About the Author
