Harakatuna.com. New York – Pertemuan yang diikuti para pejabat dari berbagai negara di Eropa dan Amerika Latin itu menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Trump menjelang pemilihan paruh waktu (pemilu paruh waktu) Amerika Serikat pada November mendatang. Dalam pidato pembukaannya, Rubio menilai tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok berhaluan kiri selama ini sering dipandang lebih lunak dibandingkan aksi serupa yang dilakukan kelompok ekstremis lainnya.
“Banyak orang yang berada di posisi kekuasaan berulang kali menganggap tindakan kekerasan, bahkan terorisme, sebagai bentuk ekspresi politik yang sah selama dilakukan untuk kepentingan kelompok sayap kiri,” kata Rubio.
Ia kemudian membandingkan cara masyarakat memandang aksi teror dari kelompok yang berbeda. “Bom yang dipasang oleh kelompok neo-Nazi disebut sebagai tindakan keji dan pembunuhan yang jahat. Memang demikian. Namun, ketika bom dipasang oleh kelompok Marxis revolusioner, sering kali hanya dianggap sebagai bentuk idealisme yang berlebihan,” ujarnya.
Rubio mengajak negara-negara peserta membangun kerja sama yang lebih erat dalam menangani ancaman tersebut. Menurutnya, ekstremisme politik sayap kiri selama ini menjadi titik lemah dalam doktrin kontra-terorisme internasional. Meski demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kasus terorisme bermotif sayap kiri di Amerika Serikat masih relatif sedikit dibandingkan aksi kekerasan yang dilakukan kelompok ekstremis sayap kanan.
Laporan Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang diterbitkan pada tahun 2025 memang mencatat jumlah kejadian terorisme sayap kiri sempat melampaui sayap kanan untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga dekade. Namun, para peneliti menegaskan kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh penurunan drastis serangan kelompok sayap kanan daripada mengerahkan aksi signifikan sayap kiri.
Dalam laporannya, CSIS juga mengingatkan bahwa ancaman terorisme dari kelompok ekstrem kanan masih berpotensi meningkat kembali sehingga upaya penanggulangan harus dilakukan terhadap seluruh bentuk ekstremisme tanpa memandang ideologi.
Isu Strategis Jelang Pemilu
Pemerintahan Presiden Donald Trump menjadikan isu ekstremisme sayap kiri sebagai salah satu fokus utama menjelang pemilu legislatif. Trump berulang kali menyebut kelompok kiri radikal sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional Amerika Serikat. Pandangan serupa juga disampaikan Wakil Presiden JD Vance dan Ketua DPR AS Mike Johnson yang menilai berkembangnya ideologi Marxisme menjadi tantangan serius bagi stabilitas politik nasional.
Bagi Rubio sendiri, perhatian terhadap isu tersebut dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya. Putra imigran Kuba itu mengaku memiliki pengalaman sejarah terkait pemerintahan komunis Fidel Castro yang menurutnya ikut membentuk jaringan ideologi kelompok kiri di kawasan Amerika.
Dalam forum tersebut, Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller menegaskan bahwa pemerintah harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi institusi negara dari berbagai bentuk ancaman ideologi. “Jika peradaban adalah rumah kita, maka kita harus mempertahankannya dengan semangat yang sama seperti ketika musuh memasuki rumah tempat keluarga kita tinggal. Itulah tingkat dedikasi dan urgensi yang dibutuhkan,” ujar Miller.
Pemerintah Amerika Serikat juga memperkenalkan sejumlah langkah baru untuk memperkuat penanganan kelompok yang terlibat dalam aksi terorisme.
Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan pemutusan jaringan pendanaan adalah strategi paling efektif dalam menambah aktivitas ekstremis. “Kami telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk membangun kemampuan kontra-pendanaan terorisme paling canggih di dunia. Kini kami mengerahkan perangkat yang sama untuk menghadapi ancaman yang berkembang di dalam negeri,” kata Bessent.
Sementara itu, Rubio mengumumkan kebijakan baru yang memberikan kewenangan lebih luas kepada Departemen Luar Negeri AS untuk membatasi pemberian visa kepada individu yang diduga mendukung, menghasut, merekrut, merekrut, maupun memberikan dukungan logistik kepada kelompok yang melanggar terlibat dalam aktivitas intelijen.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintahan Trump dalam memperkuat respons terhadap ancaman ekstremisme sekaligus memperluas kerja sama internasional di bidang kontra-terorisme.
About the Author
