Harakatuna.com. Jakarta — Eskalasi konflik antara Iran dan sekutu Amerika Serikat–Israel di Timur Tengah dinilai berpotensi menimbulkan berbagai dampak bagi Indonesia, mulai dari ancaman pasokan energi nasional hingga potensi meningkatnya polarisasi ideologi di dalam negeri. Isu tersebut mengemuka dalam sebuah webinar bertajuk “Dampak Konflik Iran dan Israel-AS terhadap Dinamika Keamanan Indonesia” yang diselenggarakan oleh Institute for Strategic Transformation (IFORSTRA), Sabtu (7/3/2026).
Diskusi berani ini dimoderatori oleh Raja Adelia Oktafia, mahasiswa Universitas Pertamina, dan menghadirkan tiga narasumber, yakni dosen Hubungan Internasional Binus University Tia Mariatul Kibtiah, dosen Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia sekaligus pengamat Timur Tengah M. Syaroni Rofii, serta Direktur Institute for Strategic Transformation sekaligus pengamat terorisme M. Syauqillah.
Dalam pemaparannya, Tia Mariatul Kibtiah menyoroti potensi krisis energi yang dapat berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia, terutama jika eskalasi konflik mengganggu jalur perdagangan strategis di Selat Hormuz. Menurutnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak masih sangat tinggi, sementara cadangan energi nasional tergolong terbatas.
“Cadangan minyak nasional kita diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 20 hari. Jika jalur distribusi energi global terganggu, maka dampaknya terhadap stabilitas ekonomi domestik akan sangat terasa,” ujar Tia dalam diskusi tersebut.
Ia juga menilai langkah diplomasi Indonesia dalam menanggapi konflik tersebut dalam menghadapi sejumlah tantangan. Hal itu terjadi setelah Iran menolak tawaran mediasi dari Indonesia sekaligus mengkritik keputusan Jakarta yang setuju dalam blok Dewan Perdamaian (Memukul).
Menurut Tia, meningkatnya ketegangan di kawasan juga berpotensi memicu dampak sosial di dalam negeri. Ia menyentuh keputusan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menetapkan status siaga guna mengantisipasi kemungkinan timbulnya atau gejolak sosial yang dipicu oleh berkembangnya konflik internasional tersebut.
Konflik Asimetris dan Dampak Ekonomi
Sementara itu, M. Syaroni Rofii memandang konflik yang terjadi saat ini sebagai bentuk perang asimetris antara kekuatan militer besar dan teknologi perang yang berbeda. Menurutnya, aliansi Amerika Serikat–Israel memiliki keunggulan dalam kekuatan militer konvensional serta teknologi nuklir, sedangkan Iran mengandalkan teknologi drone dan strategi militer bukan konvensional.
“Konflik ini menampilkan karakter perang asimetris. Di satu sisi ada kekuatan militer besar dengan teknologi persenjataan canggih, sementara di sisi lain Iran memanfaatkan keunggulan teknologi drone sebagai alat utama dalam strategi militernya,” kata Syaroni.
Ia menilai konflik tersebut juga memiliki dimensi politik yang lebih luas, termasuk dugaan adanya upaya untuk mendorong perubahan rezim di Iran.
Menurut Syaroni, eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah dapat berdampak langsung terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM) global yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia, khususnya sektor usaha mikro dan kecil yang sangat bergantung pada stabilitas harga energi.
Selain itu, ia menilai peran organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik masih sangat terbatas. “Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa sejauh ini belum terlihat efektif, sementara negara-negara besar seperti China dan Rusia cenderung mengambil posisi menunggu dan mengamati situasi perkembangan,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Syaroni menyarankan agar Indonesia dapat memanfaatkan pendekatan diplomasi aktif untuk berkontribusi dalam menyelesaikan konflik. “Indonesia berpeluang memainkan peran melalui diplomasi ulang-alik agar dapat tampil sebagai aktor penengah strategi di tingkat global,” katanya.
Risiko Polarisasi dan Radikalisasi
Sesi diskusi kemudian ditutup dengan pemaparan dari M. Syauqillah yang menyoroti dampak konflik terhadap dinamika keamanan domestik Indonesia. Ia menilai eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memicu polarisasi opini publik di ruang digital.
Menurutnya, berbagai narasi ideologi mulai bermunculan di media sosial, mulai dari ajakan jihad, isu khilafah, narasi akhir zaman, hingga polarisasi antara kelompok pro dan anti-Syiah. “Konflik internasional seperti ini sering kali tidak hanya berdampak pada ranah geopolitik, tetapi juga merembet ke ruang digital dan memicu polarisasi di masyarakat,” kata Syauqillah.
Ia mengingatkan bahwa situasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh kelompok ekstrem untuk menyebarkan propaganda dan memperluas pengaruh ideologinya. Bahkan, menurutnya, eskalasi narasi konflik di media sosial berpotensi memicu munculnya pelaku teror tunggal atau aktor tunggal yang teradikalisasi secara mandiri.
Menghadapi potensi tersebut, Syauqillah menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menyusun strategi mitigasi yang komprehensif. “Strategi mitigasi yang komprehensif harus disiapkan untuk menanggapi dampak keamanan, politik, ekonomi, dan fragmentasi sosial dengan mempertimbangkan berbagai tingkat ancaman, mulai dari tingkat rendah, sedang, tinggi, hingga ekstrem,” ujarnya.
Para narasumber dalam diskusi tersebut sepakat bahwa perkembangan konflik di Timur Tengah perlu terus diawasi secara cermat oleh pemerintah Indonesia. Selain berdampak pada stabilitas energi dan perekonomian nasional, eskalasi geopolitik juga berpotensi mempengaruhi dinamika keamanan dan kohesi sosial di dalam negeri.
About the Author
