Harakatuna.com. Mamuju – Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi di Sulawesi Barat menyampaikan sejumlah catatan penting. Mereka menilai pemerintah perlu memperkuat komitmen pada penegakan HAM, kebebasan sipil, dan konsolidasi demokrasi pembangunan agar tidak mengorbankan nilai-nilai dasar bangsa.
Dalam diskusi publik bertajuk “Catatan Kritis Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” di Mamuju, aktivis HAM menyoroti masih adanya pekerjaan rumah besar pemerintah dalam menjaga ruang demokrasi. “Pemerintahan Prabowo–Gibran memang aktif di panggung internasional, namun di dalam negeri kita masih menghadapi persoalan serius terkait penghormatan HAM dan kebebasan sipil,” ujar Ahmad, aktivis HAM Sulbar.
Aktivis juga menekankan bahwa penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. “Penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu perlu dipercepat agar tidak terus menjadi beban sejarah. Negara tidak boleh menutup mata,” tegas Siti, aktivis demokrasi lokal.
Para aktivis meminta agar pemerintah menjaga keseimbangan antara pembangunan dan demokrasi. “Jangan sampai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dijalankan dengan membatasi suara kritis masyarakat. Demokrasi harus tetap menjadi identitas Indonesia,” lanjut Ahmad.
Selain itu, mereka juga menonjolkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik, termasuk dalam upaya mencegah intoleransi dan radikalisme. “Penanganan intoleransi harus dilakukan tanpa melanggar hak asasi. Pemerintah harus hadir sebagai penjamin hak, bukan sebagai pihak yang membatasi,” ujar Siti.
Menutup diskusi, para aktivis menyampaikan harapan agar pemerintah membuka ruang dialog lebih luas dengan masyarakat sipil. “Setahun ke depan akan menjadi ujian penting. Apakah pemerintah mampu membuktikan bahwa demokrasi Indonesia tetap hidup, inklusif, dan berpihak pada rakyat,” pungkas Ahmad.
About the Author
