Harakatuna.com. Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh di tubuh TNI dan Polri sebagai langkah utama memperkuat penegakan hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi bersama jurnalis dan pakar yang videonya dirilis Sekretariat Presiden pada Minggu (22/3/2026). Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan bahwa aparat penegak hukum harus menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas negara. “Yang ingin saya lakukan adalah transformasi bangsa. Saya ingin memperbaiki kondisi bangsa itu semua, termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ujar Prabowo.
Ia secara khusus meminta institusi Polri dan TNI untuk melakukan pembenahan internal secara serius. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparatur harus dijaga melalui profesionalisme dan integritas. “Polisi harus beresin diri. Saya alumni TNI, TNI harus beda sendiri. Saya enggak rela institusi saya yang begitu dicintai rakyat tercemar oleh pejabat-pejabat,” tegasnya.
Prabowo menilai, perilaku menyimpang dari segelintir oknum dapat merusak citra besar institusi. Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum ikut menurun. “Mungkin beberapa oknum dia punya kekuatan, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” katanya.
Presiden menyatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap institusi untuk melakukan pembenahan dari dalam. Namun, jika tidak ada perubahan signifikan, tindakan tegas akan diambil. “Saya pertama ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kamu bisa memperbaiki diri enggak? Kalau kamu memperbaiki diri saya kasih kesempatan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa langkah penindakan terhadap aparat yang menyiarkan hukum telah dilakukan, termasuk penghentian sejumlah pejabat tinggi dan menyerahkan kasusnya kepada aparat penegak hukum. “Saya kira Anda bisa lihat sudah berapa Jenderal bintang tiga, bintang dua yang kita pecat, yang kita serahkan ke kejaksaan,” ungkapnya.
Prabowo juga menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan agar praktik ilegal tidak terjadi tanpa diketahui aparat. Ia mencontohkan kasus penambangan ilegal yang seharusnya dapat terdeteksi oleh aparat teritorial. “Bagaimana ada tambang ilegal babinsa tidak tahu, danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?” katanya retoris.
Menurutnya, keberadaan aparat di berbagai tingkatan seharusnya mampu mencegah dan menindak aktivitas melanggar hukum sejak dini. Presiden menegaskan bahwa reformasi di tubuh TNI dan Polri merupakan bagian dari upaya besar membangun supremasi hukum di Indonesia. Ia menilai, negara yang kuat harus ditopang oleh penegakan hukum yang adil dan berintegritas.
“Hukum, supremasi hukum, itu bagian penting dari negara yang kuat dan berhasil,” tegas Prabowo.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa pembenahan aparat penegak hukum juga akan berdampak pada perbaikan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Dengan sistem yang bersih dan profesional, berbagai praktik pelanggaran hukum dapat ditekan.
Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus mendorong reformasi kelembagaan, khususnya di sektor penegakan hukum, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, kuat, dan dipercaya rakyat.
About the Author
