Harakatuna.com. Washington — Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menegaskan bahwa pasukan stabilisasi internasional yang diusulkan untuk ditempatkan di Jalur Gaza berdasarkan kesepakatan gencatan senjata tidak boleh berpihak atau melindungi satu pihak dengan mengorbankan pihak lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Sheikh Mohammed pada Rabu (17/12) usai pertemuannya di Washington dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio serta sejumlah anggota Kongres AS. “Kami tidak menginginkan pasukan stabilisasi di Gaza yang bertugas melindungi satu pihak dengan mengorbankan pihak lain,” ujar Sheikh Mohammed kepada wartawan.
Ia mengungkapkan bahwa Qatar telah menyampaikan kekhawatiran serius terkait pelanggaran gencatan senjata yang terus berulang di Gaza. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya memperburuk situasi di lapangan, tetapi juga menempatkan para mediator internasional pada posisi yang sulit. “Situasi saat ini di Gaza membahayakan kesepakatan setiap harinya,” katanya, seraya memperingatkan bahwa pelanggaran yang terus berlanjut berpotensi menggagalkan gencatan senjata secara keseluruhan.
Dalam pertemuan tersebut, Sheikh Mohammed menyatakan dirinya setuju dengan Menlu AS Marco Rubio untuk melipatgandakan upaya koneksi guna mencapai fase kedua perjanjian gencatan senjata Gaza. Ia mengungkapkan bahwa para mediator tengah mempersiapkan pertemuan lanjutan pada Jumat mendatang untuk menyusun kerangka kerja yang jelas terkait transisi menuju tahap berikutnya.
Isu kemanusiaan di Gaza juga menjadi fokus utama pembahasan dengan para anggota Kongres AS. Sheikh Mohammed kembali menegaskan seruan Qatar agar bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza tanpa syarat dan tanpa hambatan.
Selain membahas Gaza, Perdana Menteri Qatar juga menyinggung situasi di Suriah. Ia menyatakan bahwa Doha mendukung pencabutan sanksi Amerika Serikat terhadap Damaskus guna membuka jalan bagi pemulihan ekonomi negara tersebut.
Ia menyebut momen saat ini sebagai peluang penting untuk mengaktifkan kembali upaya bersama dalam mendukung pemerintah Suriah pasca pencabutan sanksi. Dalam kesempatan itu, Sheikh Mohammed juga menegaskan kembali dukungan Qatar terhadap keutuhan wilayah Suriah serta perlakuan yang adil bagi seluruh warga Suriah tanpa diskriminasi.
Pernyataan Qatar ini sejalan dengan pendapat Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty, yang sebelumnya menekankan pentingnya penempatan cepat pasukan penstabil di Gaza. Menurut Mesir, pasukan tersebut diperlukan untuk mempertahankan pelaksanaan gencatan senjata, melindungi warga sipil, dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif bagi stabilitas jangka panjang.