Harakatuna.com. Singapura – Konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang memicu krisis energi global mulai mendorong negara-negara di Asia Tenggara meninjau kembali pengembangan energi nuklir sebagai sumber listrik masa depan. Ketergantungan kawasan terhadap impor energi dinilai membuat stabilitas pasokan semakin rentan terhadap dampak geopolitik.
Lonjakan harga minyak dan gas dunia terjadi setelah penutupan Selat Hormuz akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Kondisi ini memberikan tekanan besar bagi negara-negara Asia Tenggara yang sebagian besar masih mengandalkan impor energi untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Dikutip dari Yahoo.com, pada 23 Maret lalu Vietnam dan Rusia menandatangani kesepakatan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Provinsi Ninh Thuan. Fasilitas tersebut dimaksudkan untuk mulai beroperasi dalam satu dekade dan diproyeksikan menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir modern pertama di Asia Tenggara.
Selain Vietnam, beberapa negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina juga mulai menyampaikan rencana untuk menambah kapasitas energi nuklir sebagai bagian dari strategi ketahanan energi.
Peneliti dari Universitas Nasional Singapura, Tan-Soo Jie-Sheng, mengatakan bahwa agenda sebelumnya transisi energi bersih di kawasan lebih banyak didorong oleh pertimbangan ekonomi dan kebutuhan listrik rendah karbon bagi sektor industri.
“Transisi energi bersih di kawasan ini sebelumnya sebagian besar didorong oleh pertimbangan ekonomi, terutama meningkatnya kebutuhan perusahaan terhadap akses listrik rendah karbon,” ujar Tan-Soo.
Namun menurutnya, situasi geopolitik global kini mengubah perspektif tersebut. “Guncangan geopolitik seperti perang Iran membawa dimensi keamanan energi kembali menjadi fokus yang jauh lebih tajam,” tambahnya.
Upaya pengembangan energi nuklir sebenarnya bukan hal baru di kawasan Asia Tenggara. Filipina pernah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bataan pada tahun 1976 dengan biaya sekitar 2,2 miliar dolar AS. Namun proyek tersebut tidak pernah beroperasi akibat isu korupsi serta kekhawatiran terhadap keselamatan setelah bencana nuklir Chernobyl.
Peneliti dari Universitas Teknologi Nanyang, Julius Cesar I. Trajano, menjelaskan bahwa proyek tersebut sempat menjadi kontroversi besar di Filipina. “Penerus Presiden Marcos menyatakan bahwa proyek tersebut sarat dengan praktik korupsi yang memang terbukti, serta dinilai tidak memenuhi standar keselamatan sehingga terlalu berbahaya untuk dioperasikan,” katanya.
Selain faktor keamanan energi, meningkatnya permintaan listrik di kawasan juga menjadi pendorong baru bagi kebijakan pengembangan nuklir. Pertumbuhan pusat data berbasis kecerdasan buatan dan perluasan industri digital membuat kebutuhan listrik meningkat pesat.
Tan-Soo menilai energi nuklir memiliki keunggulan karena mampu menyediakan listrik rendah karbon secara stabil dibandingkan sumber energi terbarukan yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. “Tidak seperti energi terbarukan yang bergantung pada cuaca seperti energi surya dan angin, energi nuklir dapat menghasilkan listrik karbon rendah sepanjang waktu,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut menjadi penting bagi Asia Tenggara yang menghadapi pertumbuhan permintaan listrik yang cepat serta jaringan listrik yang belum merata. “Permintaan listrik meningkat pesat, jaringan listrik tidak merata, dan pemerintah menginginkan energi yang lebih bersih tanpa mengorbankan permintaan pasokan,” katanya.
Sejumlah negara di kawasan kini mulai memasukkan energi nuklir ke dalam rencana pembangunan energi nasional. Indonesia misalnya menargetkan pembangunan dua reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor (SMR) pada tahun 2034. Sementara Thailand berencana menambah kapasitas listrik nuklir sebesar 600 megawatt pada tahun 2037.
Teknologi SMR lebih dianggap fleksibel karena ukuran reaktornya lebih kecil dan dapat ditempatkan di wilayah terpencil dengan kebutuhan listrik yang lebih terbatas. Namun demikian, pengembangan teknologi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Peneliti dari ISEAS Yusof Ishak Institute, Ian Storey, menyebut teknologi SMR masih berada pada tahap awal pengembangan.
“Saat ini hanya ada dua SMR eksperimental yang beroperasi, masing-masing di China dan Rusia. Selebihnya masih sebatas konsep di atas kertas,” ujarnya.
Selain aspek teknologi, tantangan lain datang dari tingkat penerimaan masyarakat yang masih relatif rendah di sebagian negara Asia Tenggara. Risiko bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami juga menjadi perhatian, terutama bagi negara-negara yang berada di kawasan cincin api Pasifik seperti Indonesia.
Peneliti dari Council on Foreign Relations, Joshua Kurlantzick, mengatakan bahwa dukungan publik terhadap energi nuklir masih terbatas di sebagian besar negara kawasan. “Di sebagian besar negara Asia Tenggara, kecuali Filipina yang memiliki dukungan publik yang cukup kuat, masyarakat masih cenderung berhati-hati terhadap pengembangan energi nuklir,” katanya.
Di sisi lain, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir memerlukan investasi yang sangat besar, waktu pembangunan yang panjang, serta kesiapan regulasi dan infrastruktur yang matang.
“Nuklir bukanlah teknologi yang mudah untuk dikembangkan dengan baik. Diperlukan regulator yang kuat, kesinambungan politik jangka panjang, utilitas listrik yang solid, kesiapan jaringan, perencanaan darurat, pengelolaan limbah, serta disiplin pembiayaan,” jelas Tan-Soo.
Selain masalah teknis dan ekonomi, aspek keamanan juga menjadi perhatian di tengah berkembangnya ancaman perang siber dan teknologi drone. Pembangkit listrik energi nuklir dinilai lebih rentan terhadap potensi serangan dibandingkan sumber energi terbarukan yang tersebar di banyak lokasi.
Dengan berbagai tantangan tersebut, pengembangan energi nuklir di Asia Tenggara diperkirakan masih membutuhkan waktu yang lama sebelum dapat diimplementasikan secara luas. Namun krisis energi akibat konflik Iran–AS telah membuka kembali mengenai pentingnya nuklir sebagai bagian dari strategi ketahanan energi kawasan. Ekspor Pesan sebagai PDF
About the Author
