Harakatuna.com. Jakarta – Pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah untuk memitigasi potensi defisit energi nasional, salah satunya melalui kebijakan kerja dari rumah atau Bekerja Dari Rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dalam jangka pendek.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Eddy Soeparno, menilai kebijakan WFH bagi ASN merupakan langkah cepat dan praktis yang dapat segera dilakukan pemerintah untuk mengurangi penggunaan BBM, terutama dari sektor transportasi harian.
“Saya kira itu adalah sebuah solusi cepat dan praktis yang harus diambil, karena itu akan mengurangi penggunaan BBM kita. Perhitungannya kurang lebih antara 8 hingga 10 persen,” kata Eddy kepada wartawan, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan dampak langsung terhadap penurunan konsumsi BBM, khususnya dari mobilitas harian pekerja yang selama ini cukup besar. “Dan itu saya kira untuk sementara juga cukup membantu, membantu kita untuk mengurangi konsumsi BBM,” lanjutnya.
Meski demikian, Eddy menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanyalah merupakan solusi jangka pendek dalam menghadapi tantangan energi nasional. Pemerintah, kata dia, tetap perlu menyiapkan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi.
Salah satu langkah yang perlu dipercepat adalah pelaksanaan transisi energi serta peningkatan elektrifikasi di berbagai sektor. “Tetapi jangka panjang yang harus kita pikirkan adalah bahwa transisi energi harus dijalankan dan elektrifikasi harus diakselerasi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa sektor transportasi menjadi salah satu fokus utama dalam upaya elektrifikasi, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. “Terutama elektrifikasi di transportasi, baik kendaraan roda empat maupun sektor roda dua, kemudian elektrifikasi di sektor industri, serta elektrifikasi di sektor rumah tangga,” jelas Eddy.
Menurutnya, sektor rumah tangga juga memiliki potensi besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi bahan bakar fosil, terutama melalui pengurangan penggunaan LPG untuk kebutuhan memasak.
Eddy mengungkapkan, konsumsi LPG nasional saat ini masih cukup tinggi, yakni sekitar 8 juta kiloliter per tahun. “Kalau LPG yang sekarang konsumsinya sekitar 8 juta kiloliter per tahun itu bisa kita kurangi dengan menggantinya menggunakan kompor listrik atau kompor reduksi. Tentu ini akan mengurangi beban impor energi kita, khususnya LPG 3 kilogram,” jelasnya.
Selain mendorong efisiensi dan elektrifikasi, pemerintah juga tengah menjajaki peningkatan pasokan energi melalui kerja sama impor dengan sejumlah negara mitra. Beberapa negara yang disebut tengah dijajaki sebagai sumber tambahan pasokan energi antara lain Nigeria, Aljazair, Brazil, Australia, serta Amerika Serikat.
Eddy menambahkan bahwa kerja sama energi dengan Amerika Serikat juga berkaitan dengan perjanjian perdagangan resiprokal yang telah ditandatangani kedua negara. “Apalagi kita sudah menandatangani perjanjian resiprokal perdagangan dengan Amerika Serikat, di antaranya untuk melakukan impor BBM dari Amerika Serikat,” katanya.
Ia optimistis berbagai langkah yang disiapkan pemerintah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dapat membantu memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi. “Jadi saya kira itu semua sedang dalam proses. Saya optimistis kita tetap bisa memenuhi kebutuhan migas dan BBM di dalam negeri,” pungkas Eddy.
About the Author
