Harakatuna.com. Kuala Lumpur – Pemerintah Malaysia akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah bagi sejumlah instansi pemerintah mulai 15 April mendatang. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah penghematan energi di tengah dampak konflik di Timur Tengah terhadap pasokan bahan bakar global.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengatakan kebijakan tersebut berlaku bagi kementerian, lembaga pemerintah, badan hukum, serta perusahaan yang berafiliasi dengan pemerintah.
Pengumuman itu disampaikan Anwar pada 1 April dalam sebuah pengarahan khusus setelah pemerintah mulai merasakan dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap stabilitas energi.
“Kabinet telah menyetujui kebijakan bekerja dari rumah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan memastikan pasokan energi tetap stabil,” ujar Anwar.
Meski demikian, ia belum mampu mengoperasikan kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah akan segera mengumumkan detail teknis penerapannya dalam waktu dekat.
Selain kebijakan kerja dari rumah, pemerintah Malaysia juga menyesuaikan kebijakan subsidi bahan bakar. Selama ini, Malaysia diketahui memberikan subsidi energi yang cukup besar, sehingga masyarakat yang memenuhi syarat hanya membayar sekitar RM1,99 per liter untuk bensin tanpa timbal.
Namun, seiring melonjaknya harga minyak dunia dan masih tertutupnya jalur pelayaran strategis Selat Hormuz oleh Iran, pemerintah memutuskan untuk mengurangi kuota bahan bakar bersubsidi.
“Kuota bahan bakar bersubsidi akan dikurangi dari 300 liter menjadi 200 liter per bulan,” kata Anwar. Sementara itu, harga bahan bakar tanpa subsidi tetap mengikuti perkembangan harga minyak di pasar global.
Di sisi lain, pemerintah Malaysia juga memantau situasi pelayaran kapal tanker nasional yang melintasi kawasan tersebut. Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, sebelumnya menyampaikan bahwa sejumlah kapal tanker milik perusahaan energi nasional masih menunggu izin untuk melintas dengan aman.
Kapal-kapal tersebut berasal dari perusahaan energi dan maritim seperti Petronas, Sapura Energy, serta MISC Berhad.
Sementara itu, Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke, menyatakan bahwa kapal-kapal tersebut kemungkinan akan dibebaskan dari biaya tol yang sempat diancamkan oleh Iran terhadap kapal-kapal yang melintasi wilayah tersebut.
“Kami adalah pihak yang bersahabat. Kami memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan pemerintah Iran,” kata Anthony Loke, seraya menyatakan keyakinannya bahwa Iran akan memberikan izin bagi kapal-kapal Malaysia untuk melintasi selat tersebut dengan aman.
Dalam pidato yang disiarkan melalui televisi nasional pekan lalu, Anwar juga menyampaikan penghargaan kepada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, atas dukungan yang diberikan kepada kapal tanker Malaysia.
Ia mengungkapkan terima kasih kepada pemerintah Iran yang telah mengizinkan kapal tanker minyak Malaysia beserta awaknya melanjutkan perjalanan pulang dengan aman di tengah situasi geopolitik yang memanas.