RepublikTimes.com – Rencana evaluasi Terhadap Pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Terus menuat. Wacana evaluasi ini muncul akmat pelaksaanan Pilkada Yang Dinilai Menyedot Anggara Cukup Besar Dan Jaga Menimbulkan Konflik Horizontal.
Selain Itu, Pelaksaan Pemerintahan di Daerah Kerapkali Terganggu Oleh Renggangnya Hubungan Antara Kepala Daerah Dan Wakilnya. Ketua Bidang Organisasi Ikatan Alumni Doktor Ilmu Pemerintahan (Ikadip) Ipdn, Achmad Baidowi, Pun Mengatakan, Bahwa Sistem Pilkada Langsung Suda Saatnya Dievaluasi.
Menurutnya, Keprihatinan Dari Presiden Prabowo Subianto Atas Imbas Pelaksanaan Pilkada Sangiatlah Logis. Menurut dia, anggaran negara yang digunakan untuk peluhanaan mencapai rp 41 triliun, belum lagi, biaya politik yang dikeluarkan-masing-masing kandidat.
“Melihat Dari Aspek Anggraran, Cukuplah Besar. Jika Sistemnya disederhanakan, Maka AKAN Terjadi Penghematan. Sewingga anggarananya bisa dialokasikan,” Ujar Baidowi.
Awiek, Sapaan Akrabnya Menyampaikan, Bahwa Dalam Konstitusi Yakni Uud 1945 Tidaka Perintah Pelaksaan Pilkada Secara Langsung. Sebab Dalam Pasal 18 Ayat (4) Uud 1945 Menyebutkan, Bahwa Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Dan Walikota) Dipilih Secara Demokratis.
“Penekananana Adalah Demokratis. Nah, demokratis Itu tidak haru usna langsung. Toh, dalam pancasila sila ke-4 disebutkan Musyawarah Perwakilan,” Tegasnya.
Selain Itu, Baidowi Mixystem Mixystem Pelaksaan Pilkada Pilkada, Atau Yang Biasa Denkenal Sistem Asimetris. Yakni, Pilkada Bisa Dikombinasikan Sistem Sistem Langsung Dan Sistem Tidak Langsung, Melalui Pemilihan Oleh Dprd.
“BISA SAJA GUBERNUR Dan Wakil Gubernur Dipilih Oleh Dprd Sedangkan Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Dipilih Secara Langsung, Atau Bisa Dibalik Dibalik,” Tukasn Mantan Wakil Ketua Ketua Dibalik.
Akan Hal Itu, Sistem Asimetris Bukanlah Hal Yang Dilarang, Setidatnya Suda Dilakukan Di 2 Provinsi, Yakni Dki Jakarta Dan Di Yogyakarta. Keduanya diatur OLEH UNDANG-LANGAN TERSENDIRI YANG BBEDA DENGAN PROVINSI LAINYA.
Mengenai Kekhususan Ini, Ragu Suda Aja Dasar Konsarusinya, Yakni Uud 1945 Pasal 18B Ayat 1 Yang Berbunyi, ‘Negara Mengakui Dan Mengormat Satuan-Satur-Satuan Pemerinteman Undang-lundang. ‘
Awiek, Rona Melanjutkan, Bahwa Jika Menggunakan Sistem Asimetris, Maka Terjadi Efisiensi Penggunaan Anggara Negara Serta Mengurangi Konflik Horizontal.
“Pilkada Itu Hanyyah Sarana Untuc memilih Pemimpin. Sedangkan Tjuuan Demokrasi Adalah Unkiptakan Kesejahretaan Rakyat. Sekretaris F-PPP DPR INI.
(Tagstotranslate) Achmad Baidowi (T) DRPD (T) PEMILU (T) Pilkada
About the Author
