Harakatuna.com. Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka meminta negara-negara Arab, khususnya sekutu di kawasan Teluk seperti Arab Saudi yang selama ini dikenal sebagai negara bersahabar dengan AS, untuk ikut membiayai operasi militer Amerika Serikat dalam menghadapi Iran.
Permintaan tersebut muncul di tengah meningkatnya intensitas serangan militer AS ke wilayah Iran dalam satu bulan terakhir. Laporan Anadolu Agency pada Selasa (31/3/2026) menyebutkan bahwa beban anggaran militer Washington mengalami peningkatan signifikan, sehingga mendorong AS mencari dukungan finansial dari negara-negara sekutunya.
Langkah ini sekaligus menandai upaya pembentukan perdamaian baru antara Amerika Serikat dan negara-negara Teluk. Namun, permintaan tersebut memicu kontroversi karena menempatkan negara-negara Muslim, termasuk Arab Saudi, dalam posisi dilematis untuk mengakhiri konflik yang berpotensi menyelamatkan stabilitas kawasan Timur Tengah.
Desakan tersebut juga muncul di tengah belum efektifnya peran Board of Peace (BOP) dalam menjalankan agenda perdamaian di kawasan. Hingga kini, lembaga-lembaga tersebut dinilai belum mampu memberikan solusi konkret terhadap konflik yang terus berlanjut.
Di sisi lain, sejumlah pihak menilai kebijakan Washington justru beralih dari upaya kemanusiaan. Alih-alih fokus pada rekonstruksi Gaza yang diperkirakan membutuhkan dana hingga 75 miliar dolar AS, pemerintahan Trump dinilai lebih mengedepankan mobilisasi dukungan militer untuk menghadapi Iran.
Kondisi ini memperkuat kekhawatiran bahwa arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump berpotensi memperkeruh situasi kawasan. Upaya membangun pemerintahan bersama negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, dinilai tidak serta-merta memberikan jaminan stabilitas maupun kesejahteraan bagi negara-negara di Timur Tengah.
Sejumlah pengamat juga menilai, keterlibatan sekutu negara-negara dalam membiayai konflik risiko memperluas eskalasi dan memperdalam ketegangan geopolitik di kawasan yang sudah rentan terhadap konflik berkepanjangan.