Harakatuna.com. Washington — Sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat mendesak pemerintah AS agar lebih terbuka mengenai kemampuan senjata nuklir Israel di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Desakan tersebut disampaikan melalui surat resmi kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Kamis (7/5/2026). Dalam surat itu, para legislator meminta penjelasan terkait kapasitas persenjataan nuklir Israel dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan.
Para anggota Kongres menilai kebijakan “ambigu nuklir” yang selama puluhan tahun diterapkan Israel justru menghambat upaya nonproliferasi di Timur Tengah.
Mereka juga menegaskan bahwa Kongres memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengetahui keseimbangan kekuatan nuklir di kawasan, terutama setelah meningkatnya konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran.
Israel selama ini diduga memiliki senjata nuklir sejak dekade 1960-an. Namun, pemerintah Israel tidak pernah secara resmi mengonfirmasi ataupun membantah kepemilikan Arsenal tersebut.
Sorotan utama dalam surat itu mengarahkan fasilitas nuklir ke Dimona di Gurun Negev yang selama bertahun-tahun disebut sebagai pusat pengembangan program nuklir Israel.
Para legislator meminta pemerintah AS memberikan penjelasan terkait jumlah hulu ledak, kapasitas pengayaan uranium, hingga doktrin penggunaan senjata nuklir Israel.
Lembaga pemantau Nuclear Threat Initiative mengira Israel memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir, ditambah persediaan plutonium, rudal balistik jarak menengah, serta armada kapal selam yang diyakini mampu membawa senjata nuklir.
Meski demikian, Israel bukan anggota Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), berbeda dengan Iran yang masih berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Desakan terbuka dari anggota Kongres terkait isu nuklir Israel dinilai sebagai langkah yang jarang terjadi dalam politik Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat cenderung menghindari pembahasan publik mengenai kemampuan nuklir Israel, sambil tetap menekan Iran agar tidak mengembangkan senjata nuklir.
Sejumlah pengamat menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya standar ganda dalam kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah.
Tekanan terhadap pemerintah AS juga meningkat di tengah kritik internasional atas dukungan Washington kepada Israel, terutama sejak perang di Gaza dan eskalasi militer dengan Iran terus berlangsung.
Direktur Kebijakan Institute for Middle East Understanding Policy Project, Josh Reubner, menyatakan anggota Kongres memiliki hak untuk berkomentar mengapa program nuklir Israel tidak mendapat pengawasan ketat, sementara Iran terus menjadi sasaran tekanan internasional.
“Anggota Kongres berhak berkomentar mengapa program nuklir Israel dibiarkan tanpa pengawasan ketat, sementara Iran terus menjadi sasaran tekanan internasional,” ujarnya.
About the Author
