Harakatuna.com. Washington – Kementerian Perang Amerika Serikat memecat Menteri Angkatan Laut (John Phelan) di tengah berlangsungnya perang melawan Iran yang dimulai sejak 28 Februari 2026. Keputusan ini menambah dinamika internal di Pentagon di saat situasi geopolitik masih memanas.
Seorang sumber yang mengetahui permasalahan tersebut menyebut pemecatan ini menjadi bagian dari gelombang perombakan baru di tubuh Pentagon selama masa perang. Langkah itu terjadi hanya beberapa pekan setelah Menteri Pertahanan AS mencopot jenderal tertinggi Angkatan Darat.
Dalam pernyataan resminya, Pentagon menyampaikan bahwa Phelan “meninggalkan pemerintahan, berlaku segera”, tanpa memberikan penjelasan rinci terkait alasan pencopotan tersebut.
“Atas nama Menteri Perang dan Wakil Menteri Perang, kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Phelan atas pengabdiannya kepada kementerian dan Angkatan Laut Amerika Serikat,” ujar Juru Bicara Pentagon (Sean Parnell), Rabu (24/4) waktu setempat.
“Kami memberikan yang terbaik untuk langkah selanjutnya.”
Parnell menambahkan, wakil Phelan yang juga pejabat sipil nomor dua di Angkatan Laut, (Hung Cao), akan menjabat sebagai pelaksana tugas untuk sementara waktu.
Sebelumnya, pada 2 April 2026, Menteri Pertahanan AS juga memecat Kepala Staf Angkatan Darat (Randy George) tanpa penjelasan resmi. Dua pejabat AS menyebut keputusan itu berkaitan dengan ketegangan antara Menteri Pertahanan dan Menteri Angkatan Darat (Daniel Driscoll).
Rangkaian pemecatan ini menambah gejolak di berbagai lini kepemimpinan Pentagon. Tahun sebelumnya, jabatan Ketua Kepala Staf Gabungan yang dipegang Jenderal Angkatan Udara (CQ Brown) juga dicopot, bersama sejumlah pejabat tinggi militer lainnya.
Pergantian kepemimpinan ini terjadi di tengah situasi gencatan senjata yang masih rapuh di Iran. Amerika Serikat diketahui terus memperkuat kehadiran angkatan lautnya di kawasan Timur Tengah.
Militer AS kini mengandalkan kekuatan laut untuk melakukan blokade terhadap Iran. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan Teheran agar bersedia kembali ke meja perundingan dan mengakhiri konflik sesuai kepentingan Washington.
Namun, hingga kini, proses diplomasi masih menghadapi ancaman. Iran belum menunjukkan kesiapan untuk menghadiri putaran kedua negosiasi damai di Islamabad, Pakistan, yang semula dijadwalkan berlangsung awal pekan ini.
Situasi tersebut mendorong Presiden AS (Donald Trump) memperpanjang gencatan senjata yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 22 April. Keputusan itu diambil dengan alasan memberikan waktu tambahan bagi Iran untuk menyiapkan proposal negosiasi.
Padahal, beberapa jam sebelum pengumuman tersebut, Trump masih menyampaikan ultimatum dan ancaman untuk kembali melancarkan serangan terhadap Iran.
Pakar kebijakan luar negeri (Barbara Slavin) menilai langkah Trump memperpanjang gencatan senjata sebagai upaya menutup situasi diplomasi yang tidak menguntungkan. “Merupakan cara untuk menutupi rasa malu karena AS sudah siap mengirim wakil presiden ke Pakistan, sementara Iran belum siap melakukannya,” ujarnya.
Menurutnya, posisi Trump saat ini berada dalam kondisi sulit. “Perang ini tidak berjalan seperti yang diharapkannya sejak awal, dan Iran telah menemukan daya tawar baru melalui kendalinya atas Selat Hormuz,” kata Slavin.
Ia menambahkan, Amerika Serikat seharusnya mulai melonggarkan persyaratan dalam negosiasi. “Amerika seharusnya melepaskan tuntutan maksimalnya dan menawarkan kepada Iran semacam isyarat bahwa Washington sungguh serius mencari penyelesaian,” tuturnya.
Dengan situasi yang terus berkembang, dinamika internal di Pentagon serta kebijakan luar negeri AS diperkirakan akan terus menjadi sorotan di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
About the Author
